HMINEWS.Com – Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid tidak bosan mengulang-ulang seruan agar penyelesaian masalah Papua ditempuh dengan dialog. Dengan dialog-lah, semua hal bisa dibicarakan baik-baik, termasuk jika pemerintah pusat berkeinginan mendapatkan bagian yang lebih besar dari tambang Freeport, misalnya.

“Gunung emas ada di Amungme, jangankan Indonesia, Amerika pun tidak bisa memindahkan itu gunung. Kalau mau dialog, kita bisa bagi dua itu gunung, caranya bagaimana, ya kembali kita dialogkan. Selama ini kan untuk dapat (bagian) 5 persen saja susah. Kalau mau bahkan pemerintah pusat bisa mendapatkan 30 persen. Caranya bagaimana, ya dialoglah dengan kami rakyat Papua,” ujar Thaha Alhamid dalam seminar akhir tahun, ‘Dinamika Politik dan Pembangunan Papua, Senin (17/12/2012).

Thaha menegaskan demikian karena, menurutnya, terbukti banyak yang berkepentingan di Bumi Cenderawasih tersebut. Ia mengakui interest paling utama yang membelit adalah persoalan uang. Semua demi uang, bahkan dengan mudahnya banyak kepala daerah menjual bumi Papua ke pihak manapun untuk mendapatkan uang guna tampil sebagai kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka malah menghabiskan waktunya untuk tinggal di Jakarta, dan jika uang habis baru mereka kembali ke daerah, atau membuat ‘deal-deal’ baru lagi menggadaikan tanah air Papua.

Thaha banyak bercerita secara satire mengenai masalah Papua. Namun bagaimanapun permasalah yang mendera, sambil diusahakan penyelesaiannya, ia sangat berharap agar rakyat Papua bisa sekolah, semuanya, termasuk yang tinggal di daerah paling terpencil yang belum terjangkau karena ketiadaan sarana yang  hanya bisa dicapai dengan pesawat.

“Bagaimana caranya agar masyarakat Papua bisa sekolah, itu saja.” ucap Thaha sambil menyeka air matanya.

Upaya penyelesaian masalah secara damai dan dialog juga diserukan Mahfudz Siddiq (anggota Fraksi PKS) dan Latifah Anum Siregar (Jaringan Damai Papua/ JDP) yang menjadi pembicara seminar tersebut. Akan tetapi Mahfudz pesimis akan ada dialog, karena ia melihat, pemerintah pusat belum ada niat tersebut.

“Sampai 2014 jangan dulu berbesar hati bahwa akan ada dialog, selama kita belum punya presiden yang mencintai rakyat Papua,” kata Mahfudz.

Menurutnya pendekatan yang digunakan pemerintah masih selalu dari soal kedaulatan dan keamanan (sovoreignty and security) dan selalu menganggap semuanya merupakan potensi separatisme, padahal tidak selamanya keinginan masyarakat adalah itu. Karenanya tidak ada cara lain kecuali mewujudkan dialog.

“Namun jika dialog tetap belum bisa ditempuh, kita harus terus mendekatkan perspektif-kesepahaman. Dalam pandangan masyarakat luar Papua, ada PR besar bagi masyarakat Papua sendiri, mereka harus punya kesiapan dan kapabilitas membangun Papua. Masyarakat harus kasih tau, sinyal dan dukungan masyarakat Indonesia untuk turut membangun Papua.

Fathur