HMINEWS.Com – Persoalan Papua kini sangat rumit. Tidak hanya masalah ekonomi (kesejahteraan atau bagi-bagi duit), politik (kekuasaan), keamanan, dan pendidikan. Aktornya pun melibatkan begitu banyak kepentingan yang bervariasi, tidak hanya Jakarta-Papua, tetapi juga unsur lain bahkan tak ditampik adanya kepentingan asing yang ikut bermain dan mengambil keuntungan dari situasi yang ada.

Demikian poin penting dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun 2012, ‘Dinamika Politik dan Pembangunan Papua’ yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Hotel Harris, Tebet – Jakarta, Senin (17/12/2012).

“Sekarang banyak aktor, mentor dari aktor juga banyak, tuannya banyak, bos-bosnya di Jakarta juga banyak,” kata Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid yang menjadi salah satu dari empat pembicara tersebut.

Berbagai upaya penyelesaian masalah Papua hingga kini pun belum ada yang terbukti manjur. Kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang demikian besar tidak terbukti membawa perubahan banyak ke arah yang lebih baik.

“Kasus kekerasan sipil, politik, dan pelanggaran HAM justru banyak terjadi di era Otsus,” kata Latifah Anum Siregar dari Aliansi Demokrasi untuk Papua.

Menurut Thaha, masalah Papua pun kian tidak jelas, dan karena ketidakjelasan tersebutlah upaya memperbaiki keadaan selalu tidak relevan. Semua program yang dijalankan tidak relevan karena tidak didahului dengan dialog untuk mencari masalah yang sebenarnya.

Mengomentari situasi tersebut, Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa Papua harus dibuka dan terbuka. Dibuka secara transparan oleh pusat sehingga tidak terus menimbulkan pertanyaan di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional yang akan terus menjadi beban diplomasi. Masyarakat Papua juga harus terbuka agar semua elemen bangsa turut membantu menyelesaikan masalah dan menjadikan Papua lebih baik.

Fathur