Sejak zaman kolonial, hukum hanya ditegakkan terhadap orang kecil seperti ini (poenale sanctie zaman belanda)

HMINEWS.Com – Sejak Reformasi, belum ada kemajuan penanganan atas pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang secara sistematis dilakukan oleh negara. Kekerasan horisontal meningkat, dan kasus penembakan di luar mekanisme hukum yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil makin marak.

Demikian kesimpulan dalam “Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM Tahun 2012” di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Syaifudin mengatakan, pemerintah terus tersandera masa lalu dan terus terhambat dalam penegakan hukum dan HAM karena tidak kunjung menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Orde Baru. Persoalan tersebut, lanjutnya, terus menjadi ‘PR’ pemerintah, apalagi dalam konstitusi setidaknya terdapat sepuluh pasal yang fokus menyoroti HAM.

Lukman merekomendasikan agar pemerintah segera merevisi KUHP dan KUHAP yang merupakan induk dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM 2007-2012 menyatakan, marak terjadi pelanggaran Protap Polri oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Sejumlah kasus menunjukkan warga sipil korban penembakan aparat polisi tidak melakukan perlawanan. Padahal, lanjutnya, ada mekanisme yang harus dipenuhi aparat sebelum menembak, termasuk terhadap warga yang baru diduga sebagai teroris.

“Orang yang diduga sebagai teroris selama kita lihat kejadian selama ini, selalu berakhir orang yang diduga itu ditembak mati duluan. Cara ini menjadi masalah tersendiri dalam menyelesaikan persoalan. Apakah sah terhadap hukum contoh seperti itu?,” kata Ifdhal Kasim.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan pelanggaran HAM berat cenderung tidak terjadi lagi, karena telah diratifikasinya berbagai konvensi hak asasi manusia internasional. Sebaliknya, pelanggaran HAM yang terjadi secara horizontal cenderung meningkat dikarenakan lemahnya penegakan hukum. Persoalan tersebut terus menjadi sandungan bagi diplomasi Indonesia di luar negeri, sebagaimana diungkapkan Mahfud, dirinya kerap ditanya mengenai terjadinya penyerangan terhadap rumah ibadah maupun konflik antarumat beragama di Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum terbukti juga dari makin menggilanya korupsi. “Korupsi merajalela karena penegakan hukum tidak berjalan dengan baik,” kata Mahfud. []