HMINEWS.Com –  Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review Undang-undang (UU) No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sebagaimana diketahui, persyaratan pendirian rumah sakit swasta dalam UU tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang hanya bergerak dalam bidang perumahsakitan.

“UU tersebut kami anggap merugikan Muhammadiyah karena tidak memperbolehkan untuk mendirikan rumah sakit baru selain yayasan yang bekerja khusus dalam bidang tersebut,” kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin usai membuka acara Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ke-18 di Palembang, Senin (26/11/2012).

Upaya judicial review, kata Din Syamsuddin,  merupakan amanat PP Muhammadiyah untuk mengoreksi Undang-undang yang ditengarai meruntuhkan tata negara dan kestabilan ekonomi sehingga mengakibatkan kerugian rakyat. Selain UU Rumah Sakit, UU lain juga akan digugat, seperti UU Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), UU Investasi dan UU Perguruan Tinggi.

Menurut Din, beberapa UU tersebut sekarang masih dikaji dan judicial review akan diajukan pada 2013 nanti sesuai prioritasnya. Sedangkan yang telah diajukan sebelumnya yaitu UU Minerba, Maret 2012 lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga berujung dibubarkannya BP Migas (Badan Pelaksanan Minyak dan Gas Bumi).

Bunyi UU 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Bab V Pasal 7 ayat (4): “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.”

Sumber: Republika