HMINEWS.Com – Aksi Sekretaris Kabinet Dipo Alam diharapkan tidak hanya sebagai sensasi atau membuat gaduh suasana. Laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan kongkalikong penggunaan APBN-P 2012 harus disertai bukti kuat.

“Kalau Dipo Alam sekadar membuat sinyalemen, itu hanya membuat gaduh. Ingat, akhir-akhir ini, pemerintah, termasuk kantor presiden, sudah beberapa kali membuat gaduh,” kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Jum’at (16/11/2012).

Kata Bambang, jika Dipo Alam tidak membawa bukti permulaan yang memadai, maka tindakan tersebut dinilainya tidak lebih dari upaya pengalihan isu mengenai telah masuknya mafia narkoba di kalangan Istana.

Bambang mengingatkan, pemerintah sudah memunculkan banyak kegaduhan, seperti Menteri BUMN yang mengungkap dugaan pemerasan BUMN oleh DPR. Akan tetapi dalam laporannya ke BK DPR, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak menyertakan bukti yang memadai.

Kedua, grasi yang diberikan Presiden SBY kepada terpidana mati kasus narkoba, Franola (Ola), yang membuat presiden menjadi kecaman publik. Kemudian Dipo Alam membeberkan kongkalikong penyusunan APBN oleh kementerian dan DPR.

Dalam dugaan kongkalikong tersebut, Dipo menampaikan negara dirugikan Rp 70 miliar. Namun ia tidak mau menyebut nama orang yang dimaksud. Dikatakannya, kongkalikong terjadi antara salah satu Komisi di DPR dengan kementerian bersangkutan. []