HMINEWS.COM

 Breaking News

Pancasila dan Perlindungan Warga Negara

November 27
16:41 2012

Oleh: Syafinuddin Almandari*

Keluarga Walcott dan Oxlade-Chamberlain, dua dari sembilan pemain berkulit hitam di Tim Nasional Inggris, memutuskan tidak berangkat ke Ukraina dan Polandia untuk menyaksikan pertandingan EURO 2012. Republika, 30-5-2012 melaporkan, “Kemlu Inggris mengeluarkan peringatan kepada warganya agar berhati-hati saat ke dua negara itu saat EURO 2012.” Lebih lanjut Republika melaporkan bahwa Kemlu Inggris bahkan mengeluarkan panduan perjalanan setebal 130 halaman untuk menjaga keselamatan warganya. Sedemikian seriusnya penyusunan panduan tersebut sehingga teridentifikasi secara detail tempat-tempat berkumpulnya kelompok anti-kulit berwarna.

Informasi ini amat menarik jika dikaitkan dengan dasar negara Pancasila, setidaknya untuk mengangkat suatu sudut pandang tentang relasi kebijakan negara dengan ideologinya. Ini sekaligus untuk menguji fungsionalitas dasar negara dalam masyarakat. Jika ditemukan suatu hubungan yang kurang signifikan antara cerita dasar negara beserta prinsip dasar konsitusi yang diinspirasinya, maka ada dua kemungkinan yang dapat menjadi kajian selanjutnya, yakni; tidak ada hubungan antara ideologi negara dengan kinerja pemerintah, atau hanya pemerintahnya sajalah yang belum sanggup menginternalisasi amanat tersebut. Perkara ini penting karena jika yang betul adalah tiadanya korelasi ideologi negara dengan kinerja pemerintah maka sudah waktunyalah untuk meninggalkan angan-angan tentang kemuliaan Pancasila kita, dan cukuplah bagi bangsa ini untuk melatih kemampuan pengelola negara agar sanggup meningkatkan kecakapan dalam pelayanan publik.

Pada tulisan yang ringkas ini, akan dikemukakan dua hal yang relevan dengan laporan Republika di atas. Pertama, Bangsa Indonesia telah lama memeragakan suatu model anti-rasisme dan diperkuat juga dalam dokumen terpenting berupa Pancasila dan Preambule Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah jauh meninggalkan urusan-urusan rasisme tatkala di belahan dunia lain yang dalam opini masyarakat umum dipandang lebih maju, ternyata masih berlaku sebagai bagian dari budayanya.

Ada kesan yang sangat mendalam bahwa dalam konteks demokrasi yang menekankan prasyarat equality bagi menopang prosedur-prosedur resminya, ternyata tak terpenuhi di sana. Pengembangan demokrasi yang ditempatkan sebagai salah satu indikator keadaban bangsa di era modern ternyata lebih terpenuhi di negara Indonesia, sebab baik dalam kultur maupun konstitusinya anti-rasisme telah terafirmasi. Namun patut disayangkan, dinamika demokrasi Indonesia nampaknya masih canggung memperlihatkan wajah yang optimis untuk menilai, memberi batasan dan kepantasan, mengendalikan, dan memandu demokrasi masa depan. Indonesia memenuhi syarat untuk menjawab kritik dan kesangsian terhadap demokrasi, menjelaskan proporsi demokrasi dan posisi-posisinya yang tepat, serta juga membuat model penerapan demokrasi sebagai bagian dari perkakas penyelenggaraan negara.

Barat tampak hanya lihai dalam mengembangkan demokrasi prosedural tapi baru beranjak untuk belajar untuk memenuhi prasyarat kultural guna membangun demokrasi itu. Dalam pada itu, Indonesia yang dalam Pancasilanya memberi bobot nilai pada demokrasi prosedural, nampaknya justru baru ingin mengikuti kemajuan demokrasi prosedural Barat. Ironi ini merugikan proses penataan masyarakat berkeadaban yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Merugikan karena seyogianya telah lahir model demokrasi yang unik berjiwa “hikmat kebijaksanaan” yang jauh lebih dalam maknanya. Ruang ini tak akan membincang hal itu, tetapi hanya hendak merefleksikan betapa terbengkalainya Pancasila dalam konteks pengembangan demokrasi.

Kedua, pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara. Bandingkan negara kita yang tiap bulan mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tiap bulan memungut pajak rakyat, tiap hari mempekerjakan jutaan rakyat, tiap waktu membuka izin eksploitasi alam kepada pihak asing, tiap bulan memperoleh devisa dari kegiatan eksploitasi alam tersebut, tapi masih gagap mengurus perlindungan tenaga kerja di luar negeri, kesejahteraan tenaga kerja di dalam negeri, kelestarian alam, dan sebagainya. Negara seperti Inggris justru memiliki lompatan yang amat tinggi melebihi praktik perlindungan warga  negara Indonesia. Urusan antisipasi atas kemungkinan munculnya perlakuan diskriminatif terhadap warganya di luar negeri menjadi perhatian khusus yang secara terencana dan sistematis dilakukan oleh negara.

Tanggung jawab seperti ini belum hadir dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang memiliki payung konstitusi terkuat di dunia dalam hal perlindungan warga negara. Bukankah salah satu tujuan negara yang diumumkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Jika diperhatikan dengan saksama, seluruh rumusan batang tubuh UUD 1945 yang memuat 16 Bab dan 37 Pasal beserta pengembangannya dalam amandemen sebanyak empat kali itu, tak lain adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, dirancangnya segenap peraturan, kelembagaan negara, sistem pemerintahan, dan segala yang bertautan dengan penyelenggaraan negara tak lain dari upaya mewujudkan tujuan perlindungan dan jaminan publik tersebut. Rapuhnya asas-asas stewardship dalam penyelenggaraan negara adalah suatu kegagalan dalam menginternalisasi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, atau boleh jadi karena ketiadaan i’tikad penyelenggara negara untuk mempersembahkan pelayanan terbaik bagi warganya.

Pancasila dan UUD 1945 telah berusia 76 tahun. Dinamika Pancasila pernah mengalami pasang surut. Pancasila pernah berkibar sebagai suatu literatur baru bagi bangsa-bangsa se-dunia. Bung Karno pernah berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB 1960 menjelaskan bahwa dalam perkembangan baru negara-negara di era pasca kolonialisme dan imperialisme Barat,  dibutuhkan suatu tatanan kekuatan baru bangsa-bangsa se-dunia dengan semangat baru yang berperi-kemanusiaan, seraya menawarkan konsep Pancasila sebagai suatu bahan yang pantas dipertimbangkan. Pernah pula menjadi simbol mati yang dikerangkeng dalam kekuasaan politik tiranik. Lewat Asas Tunggal Pancasila, penyalahgunaan kalimat-kalimat Pancasila pernah tampil sangat efektif mengerangkeng kreativitas pemikiran masyarakat dan menyumbat saluran ilmiah untuk mengakselerasi kemajuan demokrasi yang substansial. Kini asas Pancasila kembali kepada posisinya semula. Ia adalah ideologi terbuka yang memberi ruang bagi setiap kebaikan untuk memperkuatnya. Namun, sekali lagi, apakah betul konsep itu memiliki pengaruh dalam penyelenggaraan negara? Perlu di sangsikan sebab mungkin hanya tersisa sedikit orang dari anak-anak negeri besar ini yang percaya untuk bergerak berdasarkan keluhuran spiritualitas ideologinya. Sebagian besar telah bertumpu kepada materialisme ala Barat. Wallahu a’lam.

*Mantan Ketua Umum PB HMI MPO (2001-2003)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.