HMINEWS.Com – Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) berpotensi disalahgunakan penguasa dan menjadi ancaman rakyat. Bukannya berpihak pada rakyat, justri dikhawatirkan akan terlalu membatasi ruang gerak rakyat dengan berbagai hal yang belum didefinisikan secara jelas di dalamnya.

Demikian dinyatakan Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO), Herman Haerudin, Senin (26/11/2012). Selain kekhawatiran tersebut, lanjut Herman, masalah keamanan sebenarnya telah diatur.

“Tidak ada lagi ruang yang bisa dimasuki (RUU Kamnas) karena semua sistem keamanan nasional telah memiliki landasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, UUD  No. 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, UU No 34 Tahun 2003 tentang tentara nasional Indonesia, dan UUD No. 17 Tahun 2011 tentang intelejen,” lanjut Herman.

Melihat landasan yurudisnya, kata dia, RUU tidak lain adalah ingin kembali melanggengkan kekuatan militer atas sipil di atas doktrin politik negara. Sehingga secara politik dapat ditafsirkan akan sebagai upaya memutlakkan kekuasaan militer.

Hal-hal yang menjadi kekhawatiran adalah tidak adanya lagi kebebasan pers dan suara masyarakat yang kritis akan dibungkam. []