HMINEWS.Com – Mahasiswa dari Koalisi Peduli Aceh berunjukrasa di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Meminta Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menindak tegas oknum aparatur pemerintahan yang menghambat proses pencairan dana sertifikasi dan beasiswa untuk anak yatim.

Selain itu, menurut mahasiswa, anggaran pendidikan dan layanan publik di Aceh mendapat alokasi sangat besar, akan tetapi kualitas pendidikan provinsi di Bumi Serambi Mekah tersebut berada pada uruta ke-26 dari 33 provinsi di Indonesia.

“Anggaran ini sangat besar dibandingkan dengan provinsi lain. Tapi sangat disayangkan bila mutu pendidikan di Aceh peringkat ke 26 dari 33 provinsi,” kata koordinator aksi, Khadafi Syah, Kamis (13/9/2012).

Dengan membawa spanduk bertuliskan ‘Dana Aceh sangat berlimpah tapi pendidikan semakin parah,’ mahasiswa mendesak gubernur mengevaluasi pengadaan alat peraga Dinas Pendidikan Aceh Besar dan Aceh Singkil yang tidak sesuai kurikulum berlaku.

Penyimpangan dimaksud, dibuktikan dengan masih dipakainya buku kurikulum 2011, bukan kurikulum 2012. Tidak hanya itu, di Aceh Utara masih ada sekolah beratap daun rumbia.

Hal itu diperparah dengan sering terlambatnya pembayaran dana sertifikasi guru. Mahasiswa juga mendesak agar dibentuk badan pengawas dana abadi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tidak cacat hukum.

Unjukrasa tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Zaini Abdullah dilantik sebagai kepala pemerintahan Aceh pada 25 Juni 2012 lalu. []