HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) mendukung penuntasan kasus dugaan korupsi simulator SIM ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung. Polri harus mematuhi hukum, yaitu UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, dan tidak usah campurtangan.

Sikap tersebut dikeluarkan PB HMI MPO dengan membagi-bagi selebaran di KPK, yang bertandatangan Ketua Umum PB HMI MPO, Alto Makmuralto dan Sekjen Herman Haerudin, Senin (6/8/2012).

“Kinerja Polri dalam menyelesaikan pelanggaran hukum di internal mereka, baik dalam kasus kekerasan maupun korupsi, cenderung mengecewakan publik,” demikian pernyataan tersebut.

Kegagalan menyelesaikan masalah internal tersebutlah yang dinilai sebagai barometer belum beresnya reformasi birokrasi di tubuh Polri.

Sesuai Undang-undang Tentang KPK, lembaga penegak hukum lain harus berhenti melakukan penyidikan jika KPK lebih dulu memulai penyidikan kasus yang sama. Rencananya, HMI MPO akan menggelar aksi di Mabes Polri, Selasa esok harinya[]