HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Majene terus mengawal pembahasan Raperda Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Meski rapat selalu diundur karena sedikit anggota DPRD yang datang tepat waktu, yaitu 11 dari 25 anggota dewan, Pengurus HMI MPO Cabang Majene tetap menunggu dan mengikuti pembahasan yang berjalan alot.

“HMI MPO Majene berharap supaya pengesahan ini tidak terburu-buru, karena ini menyangkut arah pembangunan daerah di berbagai bidang,” kata Ketua Umum HMI MPO Cabang Majene, Napirman, Jumat (10/8/2012).

Alotnya pembahasan karena masing-masing mempertahankan pendapat, hingga kemudian ditempuh mekanisme lobi. Dalam kesempatan tersebut, HMI mengkritisi realisasi anggaran 20 persen untuk pendidikan yang dinilai tidak maksimal.

Bupati Majene, Kalma Katta mengatakan berjanji akan memaksimalkan kinerja dan bekerjasama dengan SKPD terkait untuk memacu layanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

HMI Majene berjanji mengawal penerapan Raperda, apalagi Kabupaten Majene diberi kewenangan menjadi Kota Pendidikan di Sulawesi Barat meski belum resmi Perdanya.

“Kami dari HMI MPO Majene dan segenap masyarakat berharap supaya segera ditetapkan Perda kalau Majene memang benar adalah  Kota Pendidikan di Sulawesi Barat,” desak Napirman. []