HMINEWS.Com – Indonesia mengalami pergeseran penting arti dari kedaulatan, menunjukkan pemerintah sangat tidak peduli mengenai kedaulatan di negeri ini. Terbukti dengan berbagai pelanggaran kedaulatan laut yang berulang kali terjadi.

Seperti pencurian ikan atau illegal fishing, eksploitasi ekosistem dan pelanggaran wilayah oleh negara tetangga yang tercatat sampai 41 kali pelanggaran. Demikian diungkapkan Dr Rizal Sukma dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam diskusi bulanan Persaudaraan Alumni HMI (PAHMI) di kediaman Bursah Zarnubi, Pancoran Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Menurutnya yang demikian juga karena kesalahan sistem pertahanan. “Negara kepulauan mengandalkan angkatan darat (AD) sebagai first line defense, sedangkan negara maritim mengandalkan angkatan laut yang memiliki kekuatan anti blokade di wilayah sendiri maupun blokade laut wilayah perairan musuh,” terangnya.

Karenanya yang harus dilakukan adalah memperkuat alutsista Angkatan Laut dan AU agar menjadi kekuatan terbesar Asia Tenggara, seperti di zaman Sukarno yang bisa menjamin kedaulatan NKRI.

Hadir pula sebagai pembicara, Sultan Hamengkubuwono X yang menyatakan lunturnya semangat maritim karena penjajahan kolonial Belanda. Padahal sebelum itu Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit berhasil menguasai Nusantara dengan armada dagang dan perang yang besar.

“Orientasi dan pola hidup bangsa dibelokkan dari orientasi maritim ke orientasi agraris. Kalau Indonesia mau kuat yang harus dilakukan adalah memperkuat bidang maritim dan agraris. Karena dunia saat ini semakin mengglobal, jika hanya memperkuat salah satu maka hanya menjadi negara berkembang saja, tidak akan pernah maju, apalagi tidak sama sekali,” kata Sultan.

Sebagai negara yang berada di zamrud khatulistiwa, yang karenanya memiliki keindahan laut yang begitu luar biasa, di dalamnya terkandung tambang dan mineral, seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya tidak hanya oleh para seniman untuk mencari inspirasi, lanjut Sultan sambil berkelakar.

Diskusi juga dihadiri sejumlah personel Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), di antaranya Sekjen Herman Herudin, Ketua Komisi PAO&K, Muhammad Akbar serta dari HMI Cabang Jakarta Selatan.

Widi