HMINEWS.Com – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kecele. Bermaksud menolak pengesahan RUU Perguruan Tinggi (RUU PT) dalam paripurna DPR, ternyata mereka sampai di Gedung DPR MPR, RUU sudah disahkan, Jumat (13/7/2012).

Sekitar limapuluh mahasiswa berjaket almamater kuning tersebut datang dengan sejumlah metromini dan sound system setelah shalat Jum’at. Sebab menurut informasi, RUU akan disahkan setelah Jum’at, namun ternyata palu sudah diketuk sebelum tengah hari.

Mereka berorasi dan menggoyang-goyang pintu gerbang DPR/MPR, bahkan salah seorang di antaranya berhasil masuk dengan memanjatnya. Sementara sebagian lain bergantian berorasi dan membagikan pernyataan sikap, menuntut dihentikannya skema liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan.

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI tersebut mengemukakan 3 aspek mendasar untuk menolak UU PT.

“Aspek Yuridis, Pasal 24 ayat (4) UU Sisdiknas sudah mengatur bahwa Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hal ini dinilai dengan amanat UU Sisdiknas, selain substansi pengaturan dalam RUU yang sudah ada dalam PP lain, kecuali tentang PTN BH/ PT BHMN.

Kedua, aspek substansi. Materi-materi dalam RUU dinilai tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Di antaranya pelepasan peran negara dalam pasal 65 tentang PTN BH, yang merupakan ruh dari RUU PT sebagai landasan hukum yang kuat dalam praktik BHMN.

Pasal 76 ayat 2 c tentang sistem student loan (pinjaman tanpa bunga bagi mahasiswa yang kurang mampu) bertentangan degnan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dan Kovenan Hak Ekosob (UU No.11 tahun 2005) pasal 13 ayat 2 c (pendidikan tinggi harus diadakan secara cuma-cuma secara bertahap.

Selain itu mengenai mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang bisa melalui bentuk lain selain penerimaan secara nasional, dinilai rentan komersialisasi. Juga kuota 20 persen dikhawatirkan hanya akan menjadi alasan mengabaikan hak warga negara jika kuota tersebut untuk rakyat miskin telah tercapai, sementara jumlah lainnya yang tidak memperolehnya masih banyak.

Aspek ketiga, yaitu aspek historis, UU PT dinilai menjadi bagian dari liberalisasi 7 sektor jasa setelah Indonesia bergabung dengan WTO (World Trade Organisation) pada 1994 dan menandatangani GATS setelahnya.

Mengetahui RUU telah disahkan, rombongan pengunjukrasa kemudian bergerak ke Mahkamah Konstitusi, dan bermaksud mengajukan peninjauan (judicial review) UU tersebut nantinya, baik melalui lembaga kampus atau Komite Nasional Pendidikan, yang terdiri dari banyak kampus, termasuk UI di dalamnya.

“Ini akan ditentukan hari Senin apakah judicial review melalui lembaga atau komite,” kata Ketua BEM UI, Falco Maldini.