HMINEWS.Com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 menandakan lemahnya perumusan kebijakan dan keputusan Presiden. Demikian kata anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Selasa (5/6/2012).

“Bagi saya, yang menjadi persoalan utama adalah kelemahan kantor Presiden SBY merancang sejumlah kebijakan maupun Keppres,” kata Bambang melalui pesan singkatnya.

“Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, 20 wakil menteri (wamen) harus meninggalkan jabatan mereka alias berhenti, karena payung hukum pengangkatan mereka inkonstitusional,” lanjutnya.

Lanjut Bambang, sebelum itu dalam waktu kurang dari sebulan dua Keppres telah dibatalkan demi hukum. Yaitu Keppres Pengangkatan Gubernur Definitif Bengkulu yang dibatalkan PTUN dan pengangkatan Hendarman Soepandji untuk jabatan Jaksa Agung.

Tidak hanya itu, Bambang mempertanyakan urgensi jabatan wamen. Sebab seorang menteri sudah dibantu sekretaris jenderal, direktur jenderal dan inspektorat jenderal. []