HMINEWS.Com –  Mitra Kementerian Agama (Kemenag) di DPR, Komisi VIII mendesak dugaan korupsi pengadaan Alqur’an di Kemenag diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dimaksudkan agar jelas duduk perkaranya.

“Kalau bukti kuat segera tingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini, Senin (25/6/2012).

Jika ternyata dalam penyidikan tersebut KPK tidak menemukan bukti, lanjut anggota dari Fraksi PKS tersebut, KPK harus segera memberikan klarifikasi.

Jazuli menyatakan Komisi VIII mendukung kebijakan pengadaan Alqur’an setiap tahun yang merupakan bagian dari upaya pembinaan agama.

Sebelumnya Ketua KPK, Abraham Samad menyebut dugaan korupsi tersebut terjadi saat Nasaruddin Umar menjabat sebagai Dirjen Bina Masyarakat Agama Islam Kementerian Agama. Sementara kebutuhan Alqur’an setiap tahunnya mencapai 2 juta eksemplar, yang pengadaannya ditenderkan.

Nasaruddin Umar sendiri mengatakan pengadaan Alqur’an tahun 2011 mencapai 67/600 eksemplar dengan nilai Rp5,604 miliar. Kemudian ada BPBNP (APBN Perubahan) untuk pengadaan 660.000 eksemplar Alqur’an senilai Rp22,8 miliar. Dari nilai tersebut ada efisiensi anggaran Rp1,8 miliar yang kemudian digunakan untuk kembali mendata sebanyak 17 ribuan Alqur’an. []