Oleh: Widi Rulianto*

Reformasi identik dengan sebuah gerakan untuk mengadakan sebuah perubahan (Revolusi). Jika kita melihat ke belakang tepatnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 ketika gerakan mahasiswa yang menjatuhkan Rezim Soeharto yang dikenal otoriter, itu merupakan gambaran gerakan yang merujuk pada gerakan Reformasi pada masa Orde Baru. Sedangkan kata Reformasi sendiri muncul dari gerakan pembaharuan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke–16, yang dipimpin Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dan lainnya.

Pemahaman tentang reformasi, secara langsung ataupun tidak, akan mempengaruhi konsekuensi perjuangan dan tekadnya untuk bergerak demi dan untuk reformasi. Tanpa kekukuhan prinsip secara mendasar mengenai reformasi, segalanya akan bergerak ibarat kapal yang berlayar tanpa haluan tiada arah dan tujuan. Kondisi ini bukan saja tidak baik, tapi bahkan bisa saja menjadi berbahaya bila dimanfaatkan oleh kelompok yang punya kepentingan tertentu sehingga bukan tidak mungkin malah merusak gerakan reformasi itu sendiri.

Betapapun luasnya cakupan yang mungkin dijangkau oleh pemaknaan reformasi itu, suatu esensi yang mesti terdapat di dalam nilai arti reformasi itu adalah bahwa perubahan yang hendak di capai mesti menyentuh substansi dasar dan terlepas dari retorika dan citraan fisik belaka.

Visi ke depan yang harus dibangun adalah upaya penciptaan pandangan yang jauh menjangkau berbagai aspek kehidupan dalam tatanan yang baru, beradab, dan bertanggung jawab. Inilah yang selama ini tidak diimplementasikan kendatipun selalu diiming-imingkan kepada rakyat.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Upaya membangun masyarakat madani (civil society) yang berperadaban dan maju sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencapai totalitas reformasi yang damai dan aman tanpa kekerasan dan kerusuhan, harus kita yakini bisa dicapai selama seluruh komponen bangsa punya sense of action terhadap hal itu. Kita berangkat dari pemahaman yang sungguh-sungguh bahwa reformasi bukanlah anarkisme dan chaos.

1. Mendorong kesadaran pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengusahakan perbaikan nasib bangsa.

Peranan dan posisi pemerintah dalam mengatur kehidupan rakyat dan bangsanya masih sangat berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan negara, walaupun dalam situasi yang kritis. Namun, ketika krisis kepercayaan dan legitimasi terhadap pemimpin dan pemerintah dipermasalahkan, maka yang terjadi kemudian adalah mandeknya usaha yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah itu sendiri. Padahal masalah legitimasi, HAM, dan moralitas pemimpin bangsa sangat substansial sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Sedapat mungkin mereduksi Egoisme kelompok dan arogansi individual.

Satu hal yang cukup mengkhawatirkan kita dalam upaya menciptakan suasana reformasi yang damai adalah sikap egoisme dan arogansi yang kadang mengorbankan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara. Hal inilah yang kemudian kita pandang sebagai suatu sisi strategis yang mesti digarap guna mewujudkan cita-cita reformasi yang telah begitu lama menjadi impian bangsa ini. Karena itulah peran kesadaran para insan praktisi perpolitikan Indonesia saat ini dipandang sangat strategis untuk merealisasikan cita-cita reformasi damai.

3. Fungsionalisasi cendekiawan dan mahasiswa dalam gerakan Moral

Sejarah telah mencatat peranan para mahasiswa dalam merespons berbagai situasi yang berkembang. Dalam situasi dan kondisi apapun landasan gerakan mereka senantiasa bersumber dari SDM yang memang sedang digodok. Sejarah panjang pergerakan mahasiswa adalah catatan khusus yang sangat memberi warna terhadap perjuangan bangsa ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan besar berbasis moral dan integritas yang sampai saat ini masih dipercaya oleh rakyat. Kepercayaan ini tentulah sebuah amanah yang harus senantiasa dijaga.

Turunnya mahasiswa ke jalan-jalan senantiasa membawa aspirasi murni yang datang dari rakyat yang mereka sendiri ada di dalamnya dan terlibat langsung dengan berbagai problematika kehidupan kecil yang serba sulit dan kadang terpinggirkan. Demonstrasi yang digelar sekitar lengsernya soeharto adalah bukti tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan. Namun, bukan berarti bahwa mahasiswa harus larut dalam hiruk pikuknya demonstrasi mereka hingga kemudian melupakan sisi lain dari tugas mereka untuk mempersiapkan diri menghadang masa depan penuh tantangan. Disinilah mahasiswa benar-benar dituntut bersikap dewasa dalam segala tindakannya yang telah memberi bias kolektif bagi kelompok sosialnya, bahkan bangsa dan negara.

Demikian pula halnya dengan golongan cendikiwan yang dalam berbagai situasinya hendaklah selalu memposisikan diri sebagai think thank sejati buat bangsa dan rakyat yang selalu menanti sumbangan buah pikiran yang jernih dan cemerlang. Sikap objektif, terbuka, berani, dan bertanggung jawab merupakan prinsip-prinsip penting yang tidak boleh di tinggalkan oleh golongan ini yang menyadari eksistensi mereka sebagai pemegang kedudukan strategi dalam menentukan hasil yang akan dicapai oleh reformasi yang terus diperjuangkan ini.

4. Mencegah terjadinya akumulasi krisis dan beban rakyat

Salah satu penyebab murkanya rakyat hingga muncul kasus-kasus yang sangat tidak diperkirakan sebelumnya adalah akibat terakumulasinya berbagai macam beban di pundak rakyat sedemikian rupa menjadi kebrutalan massa yang lepas kendali dan nyaris tidak terkontrol lagi oleh kekuatan hukum.

Dengan menyadari hal ini, maka tugas kita selanjutnya tentulah bagaimana mengupayakan semaksimal mungkin agar rakyat tidak sampai menanggung beban dan akumulasi berbagai krisis yang sudah sangat jauh melewati ambang batas. Berbagai latar belakang kehidupan masayarakat di Indonesia yang sedemikian luasnya ini tentulah melahirkan kondisi-kondisi lingkungan yang berbeda pula. Dan selanjutnya memunculkan masalah yang beraneka ragam. Sikap peduli dan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua dan satu sama lain secara adil akan memberi solusi dini dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang bisa saja muncul setiap saat.

5. Membudayakan demokrasi dan kesadaran berpolitik pada diri seluruh komponen masyarakat

Membina masyarakat yang matang dalam berpolitik bukanlah pekerjaan mudah, tapi ini adalah pekerjaan berat sekaligus sangat besar untuk suatu bangsa yang sangat belum terbiasa dengan tradisi itu. Warna demokrasi bukan hanya suasana kekeluargaan yang notabene adalah budaya bangsa kita. Tap demokrasi juga harus menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sekaligus mengoreksi kesalahan orang lain bila terdapat kesalahan. Demokrasi dan kesadaran berpolitik juga berarti kemampuan dan kemauan untuk menegakkan kebenaran, meskipun berhadapan dengan penguasa yang zalim.

Itulah yang menjadi tantangan yang belum terkalahkan selama ini. Masyarakat masih melihat kekuasaaan sebagai sesuatu yang menyeramkan, yang secara internal menjadi faktor penghalang psikologis yang datang dari dalam diri rakyat itu sendiri sebagai imbas dari hegemoni kekuasaan yang sedemikian rupa adanya.

6. Sikap kritis dan waspada terhadap segala perubahan dan kebijakan pemerintah

Dalam perjalanannya, suatu pemerintah bisa saja melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bukan tidak mungkin akan sangat banyak merugikan rakyat banyak. Berbagai masalah lain bisa saja menjadi sampel untuk sebuah tujuan akhir akan dibutuhkannya sikap kritis, selektif, dan waspada dari warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Ini sekaligus sebagai bentuk respon terhadap berbagai perusahaan yang terjadi. Artinya bahwa aspirasi rakyat harus senantiasa aktif masuk dan tersalurkan, diwadahi secara total, serta dibarengi dengan partisipasi dinamis dalam kerangka pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

7. Perhatian yang sungguh-sungguh dan implementatif terhadap aspek pendidikan dan moral religius

Suatu hal yang sangat ironis dan mengkhawatirkan ketika kita menyadari bahwa di sebuah Negara yang mengaku berdasarkan pada tuhan yang maha esa ini, ternyata terjadi perbuatan-perbuatan yang sungguh terkadang tidak masuk akal sekaligus menyedihkan. Dan lebih ironis lagi bahwa ternyata yang melakukan itu bukan hanya golongan yang tidak berpendidikan melainkan juga orang-orang yang secara akademis sangat terdidik, dengan tingkat penyelewengan yang justru lebih besar dan merugikan banyak orang, bahkan bangsa dan negara. Kita tahu betapa tingginya tingkat KKN di negeri yang mengagung-agungkan kepribadian yang luhur ini, di manakah kesalahannya ?

Untuk ini, kita tidak perlu pesimis apalagi putus asa. Barang kali masalahnya terdapat pada dangkalnya upaya pembangunan yang dilakukan selama ini. Dan karena itulah masa depan bangsa yang lebih cerah dapat terjamin. Selama ketergantungan kita kepada Negara lain masih sedemikian besarnya, maka langkah-langkah maju yang ingin kita rintis akan selalu terhalangi, atau bahkan dihambat oleh keterbatasan-keterbatasan yang kita buat sendiri. Reaktualisasi nilai-nilai pancasila secara murni, perlu diwujudkan secara nyata.

 *Ketua LAPMI Cabang Jakarta Selatan