HMINEWS.Com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melanjutkan audit proyek di lingkungan Kesekjenan DPR, sebelum diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yah memang KPK sudah meminta laporan dari BPKP itu, tapi sekarang kan sedang diaudit oleh BPK. Saya harus menghargai bahwa audit BPKP adalah audit internal dan tidak bisa sembarangan saya publikasikan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam siaran pers, Rabu (30/5/2012).

Menurut Marzuki, saat ini laporan BPKP tersebut sudah diperbaiki, antara lain pengembalian pembayaran proyek yang dinilai terlalu mahal dan di luar kewajaran. Marzuki tidak mau ada delegitimasi BPKP hanya karena ulah sejumlah oknum, dan karenanya, pihaknya pun telah melayangkan teguran.

“Sementara mengenai unsur pidana, kita tunggu dulu hasil laporan BPK yang bisa ditindaklanjuti KPK. Kalau kaitan ke Tipikor saya tidak mau bicara itu urusan KPK. Tapi yang saya harapkan dan bisa lakukan adalah mengingatkan jajaran kesekjenan agar tidak perlu “sekolah” selama periode kepempimpinan saya sebagai ketua DPR. Kalau memang bisa diperbaiki yah diperbaiki,” imbuhnya. []