HMINEWS.Com –  Jika ditanya siapa yang berdaulat di Indonesia ini, susah mencari jawabannya. Namun begitu, jika kita mau berfikir, kedaulatan itu sudah hilang dari rakyat.

Apa sebab, wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat, jelas-jelas tidak lagi berpihak pada rakyat Indonesia.

“Jika ditanya, wakil-wakil rakyat berpihak pada siapa dalam paripurna BBM (bahan bakar minyak) Maret kemarin, kepada pemodal atau rakyat? Juga, sumber-sumber kekayaan negeri ini, siapa pemiliknya?” tanya Agus Brotosusilo usai dialog Suluh Nusantara di Galeri Kafe Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (11/4/2012).

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah pasti serempak mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi berdaulat di negeri ini. Padahal dalam konsep demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi kini semua serba daulat pemodal dan daulat kepentingan politik sesaat.

Sedangkan dalam hal ‘kedaulatan’  secara umum bisa pula dilihat dari berbagai aspek, seperti siapa pemilik jutaan hektar lahan tambang, hutan, kelapa sawit, satelit komunikasi dan sebagainya yang kepemilikannya mayoritas oleh asing. Termasuk dalam penjarahan laut oleh asing, merupakan bukti bahwa kedaulatan Indonesia terinjak-injak.

Indonesia kini masih tidak ubahnya dengan awal mula kolonialisme-imperialisme barat. Ketika itu, usai Dekrit Tordesillas oleh Paus Alexander VI Borgia yang membagi dunia menjadi dua bagian, timur yang dikuasakan kepada Portugal dan barat yang diperuntukkan buat Spanyol.

Hal itu menjadi tanda bahwa negeri ini bisa dijajah kembali atau menjadi ajang pertempuran berbagai kekuatan besar dunia jika kedaulatan tidak ditegakkan.

“Indonesia kembali menjadi ajang pertempuran yang becek antar berbagai kekuatan dunia. Kalau waktu itu oleh Spanyol, Portugal, Inggris dan Belanda. Nanti bisa jadi ajang pertempuran Amerika dan China,” kata mantan aktivis 74, Suparman Parikesit.