HMINEWS.Com – Keputusan Menteri (Kepmen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan diinterpelasi Komisi VI DPR karena dinilai melanggar undang-undang. Sebanyak 38 anggota Komisi VI sudah sepakat dan telah menyampaikan usulan interpelasi tersebut ke paripurna DPR.

“Semalam sudah kami sampaikan ke pimpinan dalam rapat paripurna,” kata seorang anggota fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, Jumat (13/4/2012).

Bahkan, lanjut Aria Bima, Kepmen bernomor KEP-236/MBU/2011 tersebut sudah dinyatakan bermasalah, bertabrakan dengan peraturan di atasnya. Terutama tentang pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberiankuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham /RUPS pada perusahaan perseoan (persero) dan Perseroan terbatas serta pemilik modal pada perusahaan umum (perum) kepada direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan pejabat Eselon I di lingkup Kementerian BUMN.

Empat poin paling disoroti dalam SK meliputi:

1. Penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga melanggar Pasal 15 UU No. 19/2003 tentang BUMN;

2. Penunjukkan direksi BUMN tanpa melalui Tim Penilai Akhir (TPA), sehingga mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti diamanatkan Pasal 16 UU No.19/2003 tentang BUMN;

3. Pengangkatan kembali direksi BUMN yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), seperti diamanatkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 19/2003 tentang BUMN.

4. Pengangkatan kembali direksi BUMN untuk masa jabatan ketiga kalinya, sehingga melanggar UU tentang BUMN. Menurut Pasal 16 ayat 4 UU No. 19/2003 tentang BUMN, “Masa jabatan direksi BUMN ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Aria Bima menduga telah terjadi penjualan aset BUMN oleh direksi BUMN secara langsung tanpa mekanisme yang seharusnya, yaitu harus melalui persetujuan DPR, Presiden dan Menteri Keuangan. Hal itu karena SK memberikan pelimpawah wewenang kepada direksi BUMN dalam menjual aset.

Lanjut Bima, pihaknya sudah dua kali meminta Dahlan Iskan merevisi SK, yang kemudian Dahlan minta waktu dua minggu untuk mempelajarinya, dan pada rapat ketiga Dahlan menyatakan sedang memintakan fatwa ke MA. []