HMINEWS.Com – Perubahan aturan main politik serta mahalnya biaya politik yang terlalu tinggi setelah reformasi membuat penegakan hukum jadi bias. Institusi penegak hukum masuk wilayah abu-abu karena terseret kepentingan penguasa. Hukum hanya menjadi senjata penguasa untuk menghantam lawan-lawan politiknya, seperti terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Roda Indonesia, Anthomi Kusairi dalam diskusi pelantikah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Jakarta, Sabtu (14/4/2012).

“Yang terjadi justru KPK diubah menjadi alat represi dan kontrol atas kehidupan koruptor berskala besar. Tindakan itu dilakukan dengan melakukan tebang pilih kasus, menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru dan menyembunyikan saksi yang menjadi kunci terungkapnya suatu kasus,” kata Anthomi.

Watak penyelesaian kasus seperti itu, lanjutnya, tidak mencerminkan kesungguhan KPK sebagai sebuah lembaga superbodi, tetapi sebuah lembaga hukum yang tersubordinat seluruh sistem kerjanya kepada kekuasaan.

Dampak pada kehidupan politik adalah timbulnya kecurigaan antar parpol dan saling membalas, saling menyandera. Sehingga kasus-kasus yang dimunculkan selalu tidak pernah tuntas karena hanya jadi bargain politik.

Selain itu, aparat penegak hukum oleh Pengadilan Tipikor hanya operator lapangan, entah itu kasus Century, Wisma Atlet, dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“KPK jadi seperti koboy yang hanya nembakin penjahat, padahal seharusnya yang diperbuat adalah membuat roadmap dan blue print yang terukur kapan negeri ini bebas korupsi,” pungkasnya. (fathur)