HMINEWS.Com – Pasal 7 ayat 6a Undang-undang APBN Perubahan tahun 2012 lemah secara konstitusional karena dimunculkan DPR. Ayat itu dimunculkan belakangan untuk membolehkan pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu enam bulan.

“Dari mana DPR punya wewenang membuat Pasal 7 ayat 6 huruf a itu?” kata Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis dalam diskusi “Koalisi dan Konspirasi” di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Seperti telah terjadi, meski kewenangan DPR ada pada ranah budgetting, tapi lembaga tersebut telah melangkah lebih jauh dengan menambah-nambah pasal, yaitu pada Paripurna 30 Maret silam.

Karena itulah, bersama Yusril Ihza Mahendra, Maqdir Ismail, dan Teguh Samudra, Margarito telah mengajukan uji materi pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 UUD 45.

Menurut Maqdir, pemerintah yang seharusnya menyelenggarakan perekonomian nasional berdasarkan UUD 45, justru dengan keberadaan pasal 7 UU APBN Perubahan malah menegaskan bahwa pemerintah menggantungkan harga BBM bersubsidi ke mekanisme pasar.