HMINEWS.Com – Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan Presiden SBY tengah mengalami kebingungan dengan membentuk Satgas Anti Pronografi. Hal itu dinilai multitafsir dan bisa kontraproduktif.

“Saya tak tahu siapa yang berikan masukan kepada presiden sehingga harus dibuat Satfas Anti Pornografi yang tidak perlu. Ini bisa multitafsir, bisa berbagai hal yang akhirnya kontra produktif. Saya lihat keinginan ini tidak ada hal yang substansial untuk dibentuk Satgas Anti Pornografi,” kata Pram di Jakarta (13/3/2012).

Sebagaimana diketahui, Presiden SBY telah menandatangani Perpres Nomor 25/2012 mengenai pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Pornografi 2 Maret lalu. Satgas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Menurut Pram, persoalan utama saat ini adalah korupsi, sehingga yang harus diprioritaskan adalah bagaimana memberantas korupsi.

Sebenarnya produk undang-undang sudah sangat banyak untuk menangani masalah pornografi. Mulai dari UU Pornografi (UU 44 tahun 2008), UU Transaksi Elektronik, serta sejumlah peraturan menteri dan sebagainya. Hanya saja sangat disayangkan tidak adanya tindak lanjut atau pelaksanaan perundangan tersebut. Ada tidaknya produk hukum tidak berpengaruh terhadap maraknya pornografi yang terus marak.

Karenanya yang mendesak adalah bagaimana persoalan pornografi dituntaskan dengan mengefektifkan Kemenkominfo, bagian cyber crime Polri dan kejaksaan. (Fathur)