HMINEWS.Com –  Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengajukan peninjauan (judicial review) atas UU No 22/ 2001 tentang Migas yang dinilai menjadi biang keladi kebangkrutan negara. Judicial Review secara resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami nilai UU Migas telah ikut andil mendukung pengelolaan migas nasional secara salah, merugikan bangsa dan negara, menguras kekayaan dan memberi peluang asing. Ini membuat harga BBM menjadi naik,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin di PD Muhammadiyah Surabaya, Senin (26/3/2012).

Menurutnya rencana kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang salah, dan karenanya ia mendukung gerakan nasional menolak rencana kenaikan BBM tersebut. Dien memberikan opsi agar kebijakan itu ditunda atau dihilangkan sama sekali.

“Opsi itu agar ditunda atau dihilangkan sama sekali, karena masih ada langkah lain yang lebih masuk akal. Tapi jangan dengan Bantuan Langsung Sementara atau BLT, karena hanya pencitraan politik partai penguasa,” lanjutnya. (TP)