HMINEWS.Com – Pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT, perseroan tertutup) tahun 2010 harus mendapat persetujuan DPR. Sebab hal itu merupakan kegiatan pemisahan keuangan negara dari APBN ke swasta.

Demikian rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima HMINEWS, Selasa (27/3/2012). Menurut Biro Humas dan Luar Negeri BPK mengenai sidang Permohonan Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden RI (sebagai pemohon) terhadap DPR RI (termohon I) dan BPK RI (termohon II) tentang Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintah Menurut UUD 1945.

Berbeda dengan BPK, pemohon yaitu Presiden berpendapat pembelian 7 persen saham divestasi untuk dan atas nama Pemerintah RI dilakukan dalam keadaan normal, bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional, sehingga tidak perlu persetujuan DPR dan tidak tunduk pada pasal 24 ayat 7 UU nomor 17 tahun 2003.

“Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa DPR dan BPK telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon,” rilis BPK.

BPK mengklaim telah memeriksa pembelian 7  persen saham tersebut oleh PIP untuk dan atas nama Pemerintah RI. Hasilnya, BPK menegaskan pembelian tersebut harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.

Pemeriksaan BPK dilakukan secara independen dan profesional sesuai UU dan berpedoman pada SPKN dan metodologi pemeriksaan.

Metodologiinya, BPK menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses pembelian saham PT NNT. Selanjutnya membandingkan/menguji pelaksanaan pembelian saham PT NNT tersebut dengan hasil penelaahan atas peraturan perundang-undangan.

Pemberian pinjaman/penyertaan modal pada perusahaan swasta hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, setelah memperoleh persetujuan DPR. Dilihat dari hubungan tersebut, maka penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tertentu harus memperoleh persetujuan DPR/DPRD.

Juga secara prinsip, Pemerintah tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan swasta. Oleh sebab itu, Pemerintah tidak berkewajiban memberikan pinjaman/menyertakan modal pada perusahaan-perusahaan swasta. (Fathur)