HMINEWS.Com – Berbagai cara ditempuh untuk pengamanan kursi Presiden SBY dari gejolak penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulai dari ceramah para menteri, pengamanan media massa, tokoh agama serta pusat intelektual yaitu perguruan-perguruan tinggi.

Semua berupaya menjelaskan serasional mungkin keharusan mencabut subsidi BBM yang berarti harganya naik di pasaran, tidak seimbang dengan penghasilan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh berusaha meredam aksi mahasiswa dengan memanggil para rektor seluruh Indonesia maupun turun langsung ke perguruan tinggi.

Selain ‘mendoktrin’ rektor dan mahasiswa keharusan naiknya harga BBM, semua berusaha meredam kegelisahan mahasiswa dengan ‘kesantunan’ yaitu agar tidak anarkis.

“Kita melakukan kebijakan. Semua harus melakukan pengendalian dengan pembatasan,” kata Hatta kepada para rektor beberapa waktu lalu.

Menurutnya pula, kenaikan harga BBM merupakan cara untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Hal itu diaminkan oleh Wakil Presiden Boediono yang menjelaskan bahwa subsidi BBM tidak tepat karena banyak kebocoran.

“Kita tidak hanya ingin menyeimbangkan APBN 2012 saja. Lebih dari itu, sebenarnya yang kita inginkan adalah mengobati kebocoran ini,” ujar Boediono, sambil menunjuk bejana yang digambarkannya memiliki lubang di bagian bawah.

Sementara Mendikbud berharap perguruan tinggi meredam dan menyelesaikan persoalan dan dinamika kebangsaan, termasuk dinamika ekonomi. Caranya yaitu dengan meredam mahasiswanya dalam penolakan harga BBM.

Pembahasan pun akhirnya dibelokkan ke demo anarkis, mengesankan bahwa gerakan penolakan kenaikan harga BBM ditunggangi untuk menjatuhkan Presiden SBY.

SBY memerlukan berpidato secara khusus meminta belas kasihan rakyat adanya usaha menjatuhkannya dari kursi kepersidenan. Ia pun memperkuat dalihnya dengan mengatakan presiden-presiden sebelumnya pun menaikkan harga BBM.

Ketua Umum PB NU, Kiyai Said Agil Siraj pun bicara soal makar, kenaikan harga BBm tidak bisa dilakukan untuk menjatuhkan Presiden SBY dari jabatannya.

“Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kalau melanggar konstitusi, selain itu tidak. Tidak ada seorangpun atau siapapun yang bisa menurunkan Presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi,” urai Kiai Said menandaskan.

Semua seolah lupa, bahwa tidak ada asap jika tidak ada api. Unjukrasa tidak akan ada, apalagi yang sampai anarkis jika pemerintah mau mendengarkan aspirasi rakyat yang disuarakan secara baik-baik. Tapi penguasa membuta tuli, membuat rakyat marah.