HMINEWS.Com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bobol sebagaimana didengungkan pemerintah sebagai alasan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut pengamat, itu merupakan alasan yang dibuat-buat hanya untuk kepentingan bisnis.

“Pengeluaran Pertamina Rp410,091 triliun dikurangi hasil penjualan Pertamina BBM Kebutuhan Indonesia Rp283,5 triliun. Hasilnya Rp126,591 triliun. Itulah yang harus dibayar pemerintah,” kata pengamat ekonomi, Bernard Lovies di Bekasi, Ahad (25/3/2012).

Namun dari jumlah yang harus dibayar tersebut, pemerintah masih punya pemasukan lain, yaitu hasil penjualan pemerintah ke Pertamina sebesar  Rp224,546 triliun. Dengan demikian, lanjutnya, tanpa menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi, pemerintah masih untung  Rp97,955.

“Inilah yang tidak pernah disampaikan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat. Jadi sebenarnya tidak ada yang kebobolan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, biaya LRT (lifting, redefined dan transportation) untuk produksi 63 miliar liter adalah 63 miliar dikalikan Rp566. Yaitu Rp35,658 triliun. Kemudian Lifting 930.000 barel per hari (atau 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun).

Sementara hak Indonesia adalah 70%, maka jumlahnya 237,615 Juta Barel per tahun. Belum lagi dengan konsumsi BBM yang dipakai masyarakat Indonesia 63 miliar liter per tahun, atau dibagi dengan 159. Berarti menjadi 396,226 juta barel per tahun.

“Kenapa kita masih ada kekurangan yang harus diimpor untuk konsumsi BBM di Indonesia? Pembelian Pertamina ke pemerintah hanya 158,611 Juta barel. Itu tandanya 158,611 juta barel USD 105 dilipatkan dengan Rp9000,- hasilnya adalah Rp149,887 triliun.

Jika alasannya menyesuaikan dengan harga minyak dunia, banyak negara lain yang menjual BBM dengan harga jauh lebih murah kepada rakyatnya sendiri dibanding Indonesia. (Rio)