HMINEWS.COM

 Breaking News

Kemenkominfo Jangan Hanya Tarik Setoran Bisnis Pornografi

February 22
19:39 2012

HMINEWS.Com – Menindaklanjuti telusuran di internet atas maraknya muatan pornografi, Komisi Pendidikan PB HMI (MPO) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Selasa (21/2/2012). Menyampaikan keluhan dan desakan agar Kemenkominfo menjalankan fungsinya dengan maksimal terkait masalah tersebut.

Kepada Kemenkominfo, Ketua Komisi Pendidikan, Abdul Malik Raharusun menyampaikan data data ke Bagian Pengaduan Konten Kemenkominfo. Sedangkan kepada Komisi Pendidikan PB HMI, Sony di bagian pengaduan Kemenkominfo mengaku baru tahu atas banyaknya konten porno yang bisa diakses dengan begitu mudahnya.

“Saya juga baru tahu masih banyak seperti ini. Biasanya memang Kemenkominfo bertindak atas dasar data base dari laporan ISP-ISP (Internet Service Provider) ke Kemenkominfo setiap beberapa bulan sekali,” kata Sony.

Ketidaktahuan Bagian Pengaduan sepertinya mencerminkan kondisi Kemenkominfo secara keseluruhan. Yaitu tidak adanya upaya untuk mendata dan kemudian memberangus muatan-muatan pornografi di dunia maya. Patut dipertanyakan, apa saja kerjaan Kemenkominfo selama ini? apakah hanya menerbitkan regulasi?

“Kemenkominfo sendiri tidak punya wewenang untuk memblokir situs-situs yang bermuatan pornografi. Tapi yang bisa dilakukan hanyalah mengimbau kepada ISP-ISP (internet service provider) yang jumlahnya ratusan agar mematuhi regulasi yang telah dikeluarkan,” lanjut pria berkacamata tersebut kepada Komisi Pendidikan PB HMI di Gedung Kemenkominfo lantai 3.

Hal lain yang sangat disayangkan adalah tidak berdayanya Kemenkominfo dalam upaya memberantas pornografi, kecuali hanya imbauan kepada ISP-ISP agar patuh peraturan. Sementara solusi yang dijalankan selama ini terhadap masyarakat pun hanya nasehat-nasehat agar tidak membuka situs bermuatan pornografi.

“Apalah gunanya kementerian bertausiah melulu, sedangkan di luar siapa yang menjamin anak-anak tidak tergiur melihat konten pornografi. Seharusnya jika pemerintah serius, blokir saja semuanya, jangan hanya menunggu-nunggu laporan database dari ISP,” ujar Abdul Malik Raharusun menanggapi Kemenkominfo.

Ketidak-berdayaan pemerintah di hadapan pemodal tampaknya memang masih akan berlangsung lama, atau bisa jadi pemerintah memang tidak serius, kecuali hanya mengeruk keuntungan.

Abdul Malik Raharusun menilai pemerintah hanya berdiam terhadap kenyataan yang terjadi, sedangkan ISP-ISP yang ada terus bersaing mendapatkan pelanggan, salah satunya dengan membebaskannya akses pornografi.

Informasi tambahan, Kemenkominfo akan memanggil sekitar 169 Internet Service Provider (ISP) pada 28 Februari mendatang.

“Jangan jadikan pemanggilan tersebut hanya menjadi ajang pengumpulan upeti, di mana Kemenkominfo bersekongkol dengan provider-provider, yaitu hanya menarik setoran dengan membiarkan pornografi semakin merajalela,” pungkasnya.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Facebook Kami

Dapatkan update berita kami

Terimakasih sudah berlangganan

Terjadi kesalahan.

About

Hminews.com adalah website media pergerakan anak muda masa kini. Kami mewartakan berita dan opini dari anak muda dari berbagi pergerakan mahasiswa. kirim artikel anda ke redaksi at hminews.com.