HMINEWS.Com – Prestasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) adalah memproduksi segudang regulasi. Tercatat dalam rilis prestasi kinerjanya bulan lalu, Kemenkominfo mencantumkan ada 23 (duapuluh tiga) Peraturan Menteri (Permen). Selebihnya ada 5 Permen dan UU yang masih dalam pembahasan.

Tidak sebagaimana pemberitaan tahun lalu yang gegap gempita soal sengketa dengan produsen Blackberry, RIM. Yang salah satu ketentuannya adalah dihapuskannya konten pornografi, Kemenkominfo hampir tidak bekerja sama sekali untuk menertibkan konten-konten porno secara menyeluruh. Kembali lagi, Tifatul hanya menerbitkan peraturan-peraturan.

Sementara persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diabaikan. Masyarakat bahkan yang masih anak-anak masih dengan bebasnya mengkonsumsi konten pornografi melalui jaringan internet tanpa filter. Entah itu di warnet-warnet, melalui hp, atau sarana lainnya. Berupa gambar, tulisan, video adegan sungguhan, animasi, komik dan sebagainya. Dari dalam maupun luar negeri. Semuanya tersedia gratis, tidak berbayar dan tanpa susah-susah harus verifikasi umur dan alamat email.

Kemenkominfo tutup mata terhadap hal tersebut karena dianggap tidak menguntungkan, masih dalam rilis prestasinya, yaitu tidak dapat mendatangkan rupiah yang dapat dimasukkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menyikapi hal tersebut, Abdul Malik Raharusun Ketua Komisi Pendidikan PB HMI-MPO, dalam waktu dekat akan mendatangi Kemenkominfo. Pihaknya akan mendesak agar kementerian yang berada di bawah menteri PKS tersebut bekerja sungguh-sungguh dan tidak hanya mencari tenar dengan menangani kasus-kasus yang bisa ‘dijual’ saja.

“Tifatul harus bekerja dengan benar dan jangan hanya menangani hal-hal yang bisa dijadikan duit saja,” ungkapnya kepada HMINEWS.Com, Senin (20/2/2012).

Untuk itu, bekerjasama dengan Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Kohati, Komisi Pendidikan akan membawa bukti nama-nama situs, blog, facebook dan twitter yang berisi muatan pornografi. Data yang diperoleh dari berbagai pihak tersebut memang tidak mencakup keseluruhan alamat web atau situs.

“Kemenkominfo-lah yang harus bekerja menemukan semua itu dan memberangusnya. Apalagi jika dikaitkan dengan visi pendidikan karakter yang saat ini tengah digencarkan, akan sia-sia saja itu semua jika faktor gangguan tersebut masih terus dibiarkan. (Fathur)