HMINEWS.Com – Menindaklanjuti telusuran di internet atas maraknya muatan pornografi, Komisi Pendidikan PB HMI (MPO) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Selasa (21/2/2012). Menyampaikan keluhan dan desakan agar Kemenkominfo menjalankan fungsinya dengan maksimal terkait masalah tersebut.

Kepada Kemenkominfo, Ketua Komisi Pendidikan, Abdul Malik Raharusun menyampaikan data data ke Bagian Pengaduan Konten Kemenkominfo. Sedangkan kepada Komisi Pendidikan PB HMI, Sony di bagian pengaduan Kemenkominfo mengaku baru tahu atas banyaknya konten porno yang bisa diakses dengan begitu mudahnya.

“Saya juga baru tahu masih banyak seperti ini. Biasanya memang Kemenkominfo bertindak atas dasar data base dari laporan ISP-ISP (Internet Service Provider) ke Kemenkominfo setiap beberapa bulan sekali,” kata Sony.

Ketidaktahuan Bagian Pengaduan sepertinya mencerminkan kondisi Kemenkominfo secara keseluruhan. Yaitu tidak adanya upaya untuk mendata dan kemudian memberangus muatan-muatan pornografi di dunia maya. Patut dipertanyakan, apa saja kerjaan Kemenkominfo selama ini? apakah hanya menerbitkan regulasi?

“Kemenkominfo sendiri tidak punya wewenang untuk memblokir situs-situs yang bermuatan pornografi. Tapi yang bisa dilakukan hanyalah mengimbau kepada ISP-ISP (internet service provider) yang jumlahnya ratusan agar mematuhi regulasi yang telah dikeluarkan,” lanjut pria berkacamata tersebut kepada Komisi Pendidikan PB HMI di Gedung Kemenkominfo lantai 3.

Hal lain yang sangat disayangkan adalah tidak berdayanya Kemenkominfo dalam upaya memberantas pornografi, kecuali hanya imbauan kepada ISP-ISP agar patuh peraturan. Sementara solusi yang dijalankan selama ini terhadap masyarakat pun hanya nasehat-nasehat agar tidak membuka situs bermuatan pornografi.

“Apalah gunanya kementerian bertausiah melulu, sedangkan di luar siapa yang menjamin anak-anak tidak tergiur melihat konten pornografi. Seharusnya jika pemerintah serius, blokir saja semuanya, jangan hanya menunggu-nunggu laporan database dari ISP,” ujar Abdul Malik Raharusun menanggapi Kemenkominfo.

Ketidak-berdayaan pemerintah di hadapan pemodal tampaknya memang masih akan berlangsung lama, atau bisa jadi pemerintah memang tidak serius, kecuali hanya mengeruk keuntungan.

Abdul Malik Raharusun menilai pemerintah hanya berdiam terhadap kenyataan yang terjadi, sedangkan ISP-ISP yang ada terus bersaing mendapatkan pelanggan, salah satunya dengan membebaskannya akses pornografi.

Informasi tambahan, Kemenkominfo akan memanggil sekitar 169 Internet Service Provider (ISP) pada 28 Februari mendatang.

“Jangan jadikan pemanggilan tersebut hanya menjadi ajang pengumpulan upeti, di mana Kemenkominfo bersekongkol dengan provider-provider, yaitu hanya menarik setoran dengan membiarkan pornografi semakin merajalela,” pungkasnya.