Oleh: Ferizal Ramli*

Benarkah Go Public BUMN Membuat Masyarakat Bisa Mengontrol Kinerja BUMN?

Go Public berarti publik bisa mengontrol? Mungkinkah? Secara ilmu Ekonomi impossible. Apa kemampuan publik bisa kontrol BUMN atau perusahaan? Dengan modal laporan keuangan belaka?

Pahami saja fakta secara tenang. Skandal besar-besaran Enron tahun 2002 yang melibatkan Akuntan Publik “The Big Five” mendiang Arthur Andersen dan puluhan lainnya adalah kesemuannya perusahaan publik. Mengapa kok publik tidak mampu mengawasi sehingga terjadi skandal besar-besaran?

Skandal derivatif yang menyerang perbankan Amerika tahun 2008 semuanya melibatkan Bank dan Lembaga Keuangan milik publik. Mengapa jika publik mengawasi terjadi skandal amat massif dan dahsyat?

Publik mampu mengawasi perusahaan itu tidak ada dalam logika akuntan atau manajemen. Itu cuma jargon para neo kapitalis agar privatisasi dilakukan. Publik tidak mungkin mampu mengawasi perusahaan hanya berdasarkan Laporan Keuangan. Data laporan keuangan itu terlalu minim dan terlalu mini untuk dapat mendiagnosa performance nyata perusahaan.

Benar jika Laporan Keuangannya buruk maka perusahaan pasti BURUK. Tapi klo laporan keuangannya amat cemerlang sekalipun, hampir pasti performance perusahaan belum tentu cemerlang juga.
Jadi, laporan keuangan Buruk sudah pasti perusahaan buruk.
Tapi laporan keuangan baik, belum tentu perusahaannya baik. Percayalah…

Inilah alasan kita harus TIDAK percaya bahwa BUMN di-go public agar bisa bersaing:

Harus kita pahami, jika BUMN itu TIDAK bisa bersaing atau merugi maka dia tidak akan laku go public! Tidak akan laku. Siapa yang mau beli perusahaan yang tidak mampu bersaing? Mari pahami logika ini secara perlahan dan tenang. Kita tidak boleh mengabaikan fakta-fakta penting serta track record buruk penjualan BUMN.

Ada track record yang perlu dipahami dalam penjualan BUMN:
1. TIDAK ADA BUMN yang laku dijual jika dia membebani dan berkatagori rugi. Logika akal sehat saja, mana ada yang mau beli sesuatu yang pasti rugi? Makanya jangan kaget yang dijual pasti BUMN yang baik dan untung.

Jika struktur keuangannya tidak baik maka sebelum laku dijual biasanya oleh pemerintah disuntikkan dana dulu (biasanya dananya dari hutang LN) baru sesudah segar dijual. Ini terjadi di BCA, Garuda, Danamon dan banyak lagi.

Atau yang dijual memang yang punya prospek bagus seperti industri semen, Indosat atau BTN. Saat ini juga pemerintah menjual industri semen, BTN dan lainnya itu.

2. TIDAK ADA JAMINAN bahwa di tangan swasta itu lebih baik dari pada pemerintah! Kepemilikan itu bukan manajemen. Untuk membuat perusahaan maju yang penting itu performance manajemen. Meskipun dimiliki swasta jika performance jelek ya jelek saja.

Jadi, kuncinya bukan berganti kepemilikan untuk membuat sebuah perusahaan bagus. Kuncinya adalah perbaikan performance manajemen.

3. Inilah alasan sulitnya menerima mengapa alasan permodalan untuk ekspansi merupakan dasar privatisasi.

Kita itu punya lembaga pembiayaan yang harus dioptimalkan dulu. Berbagai asuransi seperti Jamsostek atau Askes itu punya dana untuk diinvestasikan. Mestinya dana mereka digunakan untuk investasi ke BUMN. Pernahkah hal ini dilakukan?

Kalau perlu Pemerintah bisa membuat UU untuk kumpulkan dana masyarakat dalam bentuk usaha asuransi yang bisa digunakan untuk mendukung ekspansi BUMN. Pernahkah hal ini dilakukan?

Metode-metode jauh lebih baik masih banyak yang bisa ditempuh, mengapa malah yang penting dijual (bahkan kebanyakan obral habis harga murah)? Revelankan dengan alasan menjual BUMN untuk permodalan?

Kenapa juga harus menjual saham yang notabene akhirnya jatuh pada pengusaha kaya atau malah asing? Penjualan saham itu harus langkah paling terakhir dilakukan. Apalagi jika privatisasinya dengan menjual kepemilikan melalui direct selling seperti banyak dilakukan selama ini. Ini benar-benar merusak keadilan kita.

4. Bagaimana jika BUMN dijual 30% saja kepemilikannya sehingga tidak berpindah ke swasta atau asing?

Dari sejarah privatisasi BUMN, tidak pernah ada jaminan bahwa akan berhenti di 30%. Semua selalu dimulai dengan dijual 30%. Beberapa waktu lagi 20%. Jadi yang ter-publish memang TIDAK pernah BUMN langsung dijual 50%.

Tidak pernah sama sekali pemerintah langsung jual 50%. Tapi fakta yang terjadi lihat saja PT Semen Gresik dan berbagai BUMN Industri semen berpindah tangan mayoritas kepemilikannya ke swasta. Lihat BCA dan Danamon. Rp1.000Triliun kita hutang (BPPN) karena untuk menalangi perbankan itu, lalu setelah sehat dijual BCA dan Danamon jadi milik pengusaha hitam kembali. Memangnya dijualnya langsung 50% kepemilikan sahamnya?

Itu dijual selalu 20-30%. Lalu akan diulang lagi 20-30%. Yang pasti sudah begitu banyak kepemilikan BUMN berpindah, kan? Kalau cuma dijual 30% tidak akan berpindah.

BUMN itu ada untuk mensejahterakan rakyat bukan pemilik. Jadi keuntungan BUMN itu tidak serta merta hanya dibagi kepada pemilik tetapi juga harus dilibatkan dalam pembiayaan-pembiayaan investasi bangsa seperti penyertaan pembangunan industri mobil misalkan. Atau dulu sekali keutungan Pertamina untuk membangun industri Baja Krakatau Steel.

Nah, kalau BUMN sebagian sahamnya dimiliki swasta maka tentu saja swasta akan keberatan jika keuntungannya digunakan untuk penyertaan modal yang lain. Mereka akan menuntut di pengadilan Abitrase untuk hal ini. Kecuali jika dari awal ada klausul jelas BUMN itu keuntungannya bukan untuk pemilik tapi untuk rakyat dan pihak swasta yang ingin membeli BUMN harus setuju klausul itu.

Nah, klausul itu tidak pernah ada, kan? Jadi, jika BUMN dijual sahamnya meskipun sebagian ini akan membuat fungsinya berubah dari mensejahterakan rakyat menjadi mensejahterakan pemilik.

5. Bagaimana jika BUMN rugi?

Nah, ini harus dianalisa ruginya karena apa? Kalau BUMN seperti BNI atau Garuda dia harus untung. Study kelayakan apapun dia harus untung. Tidak untung, manajemennya dipecat.

Tapi kalau Damri atau Perumka rugi maka ini harus dianalisa. Dikarenakan ada “Misi Sosial” di sana. Ada misi pelayanan masyarakat. Ini juga fungsi penting mengapa BUMN harus milik negara. Ada fungsi pelayanan masyarakat yang harus dipenuhi. Jika KA itu milik swasta bisa dibayangkan mereka mengeluarkan tarif harga secara semena-mena bahkan kalau sistemnya oligapoli maka masyarakat bisa diperas.

Sebagai contoh nyata, sejak privatisasi hampir semua industri semen, maka sejak itu sering kali harga semen gonjang-ganjing dan kadang hilang di pasaran. mengapa ini terjadi? Dikarenakan pemegang oligopoli industri semen di Indonesia memainkan harga untuk dapat untung. Jadilah kita korban spekulasi harga. Padahal semen itu industri amat strategis, tulang punggung pembangunan dan berbagai proyek infrastruktur. Bayangkan setiap kita beli Semen maka yang untung asing pemilik industri semen kita. Belum lagi kita juga korban spekulan harga. Coba jika industri semen (PT Semen Gresik dkk) masih BUMN. Kita (negara) bisa kontrol pasokan semen dan fluktuasi harga semen.

*Ferizal Ramli saat ini berdomisili di München, Jerman. Berprofesi sebagai Unternehmensberater/Corporate Consultant for Management, System Integration and SAP Standard Software pada Cirquent GmbH. Ferizal bertugas di SBU (Strategic Business Unit) FTU-Financial Transformation Unit, Department of FCS-Finance Competence Service.