HMINEWS – Negara Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kerusakan di segala bidang kehidupan. Kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum mengalami kekacauan tanpa moralitas. Masyarakat kehilangan rasa aman dan terganggu dalam perikehidupannya. Merespon hal tersebut, sejumlah tokoh berkumpul di auditorium Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, untuk menggagas perubahan.

Pertemuan tersebut antara lain dihadiri oleh Intelektual muda Yudi Latif, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, kyai muda Maman Imanulhaq dari Cirebon, romo Kristo, dedengkot Ikatan Alumni UI (Iluni) Hariyadi Darmawan adalah beberapa saja di antara para tokoh yang bicara. Juga ada tokoh Papua dan buruh ikut urun rembuk.  Tak ketinggalan tokoh nasional perubahan Rizal Ramli juga turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam acara yang dimoderatori duet Indro Tjahyono aktivis 1978 dan Koordinator Indonesia Bersih Adhie M Massardi. Dalam kongres tersebut lahirlah sejumlah pernyataan sikap dan kesimpulan, diantaranya:

  1. Pemerintah gagal menjalankan amanat UUD 1945 dan mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan RI.
  2. Pemerintah membiarkan dan bahkan menjadi pelaku dalam berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), baik yang dilakukan aparat maupun sesama warga bangsa.
  3. Pemerintah gagal mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai dengan diterbitkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang lebih berpihak pada pemilik modal besar dan asing, dan tidak berpihak kepada rakyat.
  4. Pemerintah membiarkan korupsi meluas dan melibatkan para pejabatnya.
  5. Membiarkan rezim Pendusta, Korup dan Kekerasan hanya akan mengakibatkan kerusakan yang semakin besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kongres ditutup dengan pembacaan Seruan Nasional oleh  mantan aktivis 1998 Kasino.

  1. Untuk bersama-sama dengan cara-cara damai untuk mempercepat proses perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.
  2. Mengakhiri rezim Pendusta, Korup dan Kekerasan dengan menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat.
  3. Membatalkan semua undang-undang dan peraturan yang merugikan rakyat, dan menggantinya dengan undang-undang dan peraturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dengan cara menegakkan ekonomi konstitusi.
  4. Tetap menjaga dan menghormati persatuan dan kebhinekaan bangsa Indonesia.