HMINEWS – Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso terkejut mendengar kabar renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR yang menelan dana sebesar Rp 20 miliar. Priyo menilai angka renovasi itu tidak masuk akal.

“Saya terkejut karena itu kami tidak tahu dengan model yang terkesan mewah. Itu tidak tepat apalagi anggaran sampai menembus sekian miliar,” kata Priyo di gedung DPR, Kamis (12/1).

Menurut politikus Golkar ini, anggaran yang digunakan untuk renovasi ruangan rapat Badan Anggaran itu dinilai tidak tepat. Sejauh mana penggunaan anggaran itu digunakan sesuai kebutuhan.

Lagi-lagi baik ketua maupun wakil ketua DPR mengaku tidak tahu menau soal proses tender renovasi ruang rapat Badan Anggaran. Tender pelaksana pekerjaan itu sendiri dimenangkan PT Pembangunan Perumahan (persero) yang nilai kontraknya mencapai Rp 19.995.000.000.

“Praduga saya baik. Mereka sudah sesuai prosedur namun angkanya tidak masuk akal. Maka kami akan menjelaskan dengan baik dan belum terlanjur ya kami revisi,” kata politikus Golkar ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Nining Indra Saleh membeberkan proses tender renovasi ruang rapat Badan Anggaran di gedung Nusantara II, kompleks gedung DPR. Proses tender itu menghasilkan tiga pemenang yang masing-masing untuk konsultan perencana, pengawas, dan pelaksana.

Untuk konsultan perencana, tender dimenangkan oleh PT Gubah Laras dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang terbit tanggal 12 September 2011. NIlai kontrak pekerjaan ini adalah Rp565.500.000. Sedangkan untuk konsultasn pengawas, tender dimenangkan oleh PT Jagat Rona Semesta. SPMK terbit tanggal 7 November 2011, nilai kontrak Rp234.390.000.

Sementara tender untuk pelaksana pekerjaan dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan (persero). SPMK untuk pekerjaan ini terbit pada tanggal 14 November 2011 dengan durasi sampai dengan 31 Desember 2011. Nilai kontraknya mencapai Rp19.995.000.000.

Nining menjelaskan, untuk mendapatkan pemenang pelaksana pekerjaan, tender terpaksa harus diulang. Tender pertama dilaksanakan pada 29 September 2011 dengan diikuti 11 perusahaan. Namun, pada saat pembukaan penawaran, hanya ada satu perusahaan yang ikut serta, sehingga berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tender dinyatakan gagal.

Oleh sebab itu, tender untuk pelaksana pembangunan digelar kembali. Tender ulang dilakukan pada 13 Oktober 2011. Ada 13 perusahaan yang mendaftar, sementara yang memasukan penawaran hanya ada 3 perusahaan. Dari tiga perusahaan itu, dua di antaranya dinyatakan tidak lengkap administrasinya, yaitu PT Lince Roauli Raya dan PT Panca Megah Parkasa. Sehingga secara kelengkapan dokumen dan teknis PT Pembangunan Perumahan dinyatakan sebagai pemenang.

“Sekali lagi, ini ada konsultan perencana, harga-harga ini sudah ada standarnya. Kita serahkan ke yang profesional,” kata Nining di Gedung DPR, Rabu (11/1) kemarin.(yus/warta)