Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh meminta Panwaslu Aceh mencoret dan mendiskualifikasikan Irwandi Yusuf dari bursa calon gubernur Aceh. Pencalonan Irwandi dinilai melanggar pasal 33 ayat 1C Qanun No.7/2006 yang menjadi rujukan Pemilukada Aceh 2012.

 

Partai Aceh KonferensiPartai Aceh. (HARIAN ACEH)

 

Dalam surat DPA PA bernomor 054/DPA-PA/I/2012 yang diajukan ke Panwaslu Aceh tanggal 3 Januari 2012 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPA PA Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Yahya, menjelaskan sesuai keputusan MK Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 poin 3.10, Pemilukada Aceh diatur dengan Qanun Nomor 7 tahun 2006.

“Pada keputusan MK itu juga menyatakan Qanun Nomor 7 tahun 2006 masih mempunyai kekuatan hukum secara sah, karena belum dicabut atau diganti dengan qanun baru,” sebut Muzakir Manaf dalam surat yang salinannya diperoleh Harian Aceh, Rabu (4/1). “Dan pasal 33 ayat 1C, Qanun Nomor 7 tahun 2006, menerangkan anggota partai politik dan partai politik lokal tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon pasangan dari calon perseorangan, kecuali telah mengundurkan diri selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pendaftaran calon.”

Karena itu, DPA PA menilai pencalonan Irwandi Yusuf melanggar qanun, sebab Irwandi Yusuf masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Aceh Nomor 12.500.0420 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2008. “Irwandi masih tercatat sebagai anggota dan kader PA,” katanya.

Surat tersebut menerangkan, Irwandi yang pernah menjadi juru kampanye PA pada Pemilu Legislatif 2009 lalu juga belum pernah menyatakan diri keluar dari PA baik secara lisan maupun secara tertulis. “Dengan alasan itu kami minta Panwaslu Aceh supaya meminta KIP Aceh mencoret dan mendiskualifikasi saudara Drh Irwandi Yusuf MSc dari calon cbernur Aceh,” sebut Muzakir Manaf dalam surat yang dituju pada Panwaslu Aceh

Surat itu juga ditembuskan pada 13 lembaga, yakni Pimpinan DPR RI, MK, Menteri Koordinator Polhukam, Mendagri, Forbes Aceh, KPU Pusat, KIP Aceh, Bawaslu Pusat, Gubernur Aceh, DPRA, Kapolda Aceh, Pangdam IM, dan Kajati Aceh.

Juru Bicara Partai Aceh Facrul Razi ketika dihubungi, kemarin, mengatakan surat yang dikirim ke Panwaslu Aceh itu tidak diketahuinya karena sudah seminggu dirinya berada di Jakarta. “Besok saya kembali ke Banda Aceh dan akan saya jelaskan setelah melihat isi surat yang DPA PA kirim ke Panwaslu Aceh,” sebutnya singkat.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Aceh Nyak Arif Fadillah menyatakan pihaknya akan mempelajari dulu surat yang dilayangkan Partai Aceh tersebut. “Akan kita proses sesuai aturan yang ada,” katanya.

Panwaslu, kata dia, akan melihat pasal demi pasal, termasuk putusan MK yang menjadi dasar PA menyurati Panwaslu Aceh. “Kami juga akan melakukan klarifikasi pada calon atas nama Irwandi Yusuf soal kebenaran bukti yang dilampirkan PA. Apapun hasilnya, nanti Panwaslu akan melakukan rapat pleno dan membuat rekomendasi yang akan diserahkan pada KIP Aceh,” katanya.

Sedangkan Ketua Pokja Pencalonan KIP Aceh Nurani mengatakan pihaknya tak melihat ada masalah dengan status kader parpol bila ingin maju melalui calon perseorangan. “Enggak ada masalah, enggak perlu mundur,” kata Nurani. Ketentuan ini, kata dia, diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008. Tapi Nurani tak menjelaskan pada pasal berapa persisnya soal ini diatur.

Namun begitu, Nurani juga mempersilahkan PA bila ingin memproses kasus ini sesuai mekanisme yang ada. Menurut Nurani, pada Qanun Nomor 7 Tahun 2006, memang banyak pasal yang perlu direlevankan dengan UU 12 Tahun 2008. “Tapi ini bisa disesuaikan. Kecuali pasal yang mengatur soal kader parpol harus mundur tertulis pada UUPA, ini baru harus dijalankan,” katanya.

Terkait rekomendasi Panwaslu, kata Nurani, pihak KIP juga akan mempelarinya dulu. “Bila memang ada rekomendasi dari Panwaslu nantinya, KIP akan mempelajarinya lagi melalui divisi hukum,” katanya. [] bay/dad