HMINEWS – Pergantian Presiden seharusnya terjadi setiap 5 tahun menurut ketentuan Konstitusi Negara/UUD 1945. Keharusan ini memang perlu dipelihara. Namun jika Presiden sendiri tidak mampu memelihara keharusan ini dengan membiarkan demoralisasi dan anomali di berbagai bidang kehidupan Bangsa dan Negara, maka keharusan ini secara Moral tidak berlaku. Demikian diungkapkan Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50, Chris Siner Key Timu, dalam pesan singkatnya kepada RIMA.

“Secara Moral Bangsa dan Negara harus diselamatkan, dan keharusan normal/konstitusional pergantian Presiden setiap 5 tahun tidak berlaku, karena harus tunduk pada keharusan moral tersebut “ ungkap  Chris.

Menurut Chris, Jika Kapten atau Nakhoda Kapal Republik sudah mengalami disorientasi dan demoralisasi, maka yang harus diganti bukan pembantu awak awak kapal, tapi Nakhodanya. Reshuffle Kabinet ternyata tidak menyelamatkan , hanya menunda tenggelamnya dan karamnya Kapal Republik.

Lebih lanjut Chris mengatakan, bangsa dan negara harus diselamatkan. Untuk itu perubahan adalah “Conditio Sine Qua Non”. Menurut Chris, berharap  perubahan terjadi mulai dari “mind set”, sikap mental dan karakter  kepemimpinan Presiden SBY adalah naif.

“Kalau sudah 7 tahun sebagai presiden hal seperti itu tidak terjadi pada diri SBY, mustahillah bisa terjadi dlm 2-3 tahun  yang akan datang”

Reshuffle adalah sia-sia, hanya mengalihkan masalah dan menambah kepalsuan dan kebohongan . Kalau SBY mau berjasa, Nyatakan pengunduran diri dari jabatan Presiden karena tidak mampu secara kepemimpinan dan tidak patut secara moral dalam menyelenggarakan negara dan kekuasaan pemerintahan.

“ Jika SBY tidak mau mundur secara legowo, rakyatlah yang akan menurunkannya,” tuturnya.

Ditempat terpisah, hal yang sama juga diungkapkan Paranormal Ki Gendheng Pamungkas. Menurutnya, problem utama Indonesia sekarang ada pada SBY. Selama SBY masih menjadi presiden, jangan harap berbagai masalah bangsa bisa diselesaikan. Century misalnya, lanjut Ki Gendheng, tidak akan pernah bisa dituntaskan selama SBY masih menjadi presiden.

“Jadi, kalau mau memperbaiki negara, langkah pertama adalah menurunkan SBY. Dalam pandangan paranormal saya, Maret sampai September 2012 adalah masa-masa kritis SBY. Pada periode itulah akan ditentukan jatuh-tidaknya SBY. Tapi saya yakin, dia akan jatuh. Saya sendiri sudah sejak awal meletakkan foto SBY di kandang burung perkutut dan saya gantungkan di depan rumah,” katanya pada diskusi yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 bertema “Gerakan Rakyat Vs Merosotnya Kredibilitas Pemerintah”, di Jakarta, Selasa (17/01).

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Prof. Iberamsyah melihat sedikitnya ada lima amanat konstitusi yang telah dilanggar pemerintah saat ini. Pertama, pemerintahan SBY tidak mampu melindungi rakyatnya dari kekerasan, teror dan lainnya. Kedua, pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyat. Turunnya angka kemiskinan yang diklaim pemerintah tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Ketiga, pemerintah tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. hal ini disebabkan biaya pendidikan sangat mahal sehingga rakyat tidak mampu menjangkau.

“Keempat, pemerintah tidak mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekarang, yang kaya makin kaya. Yang kuat menindas yang lemah. Semua berangkat dari mengguritanya mafia hukum, mafia pajak, hukum, mafia tanah, mafia impor dan lainnya. Kelima, pemerintah tidak mampu menjaga martabat bangsa di mata dunia internasional,” kata Iberamsyah.

Profesor yang sudah mengajar 34 tahun di UI ini mendorong mahasiswa untuk terus bergerak menggulirkan perubahan. Namun Iberahmsyah mengingatkan supaya mereka berhati-hati, agar tidak menjadi “makanan’ polisi yang telah berubah menjadi horor dan teror.[ach]