HMINEWS.Com –  Kasus renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR harus menjadi momentum introspeksi unsur pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR dalam tata kelola anggaran.

“Dalam rencana renovasi perbaikan, pembangunan apa pun, pimpinan DPR lain wajib tahu. Jadi kalau ada pertanyaan publik bisa menjawab. Aneh kalau pimpinan DPR ditanya publik, konstituen dan bilang tidak tahu. Kenyataannya dalam konteks renovasi toilet atau ruang Banggar kita tidak tahu,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Senin (16/1).

Pram mencurigai adanya kongkalikong proyek Ruang Banggar. Menurutnya tidak mungkin proyek tersebut disahkan dan dijalankan tanpa sepengetahuan Ketua BURT.

“Kebijakan dan persetujuan itu datang dari BURT, kemudian Kesekjenan hanya menjalankan saja kecuali kalau memang ada semacam kerjasama atau kongkalikong di semua pihak sehingga pimpinan di kelembagaan tidak akan tahu,” lanjutnya.

Karenanya, saat ini pimpinan DPR sedang menelusuri proyek senilai Rp20,3 miliar tersebut. Seperti diberitakan, sejumlah anggota Komisi III sudah melaporkan proyek itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPR, Marzuki pun sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menginvestigasi proyek yang dilaksanakan oleh Setjen DPR tersebut. (mf)