HMINEWS, Banda Aceh – Berbagai komponen gerakan sipil Aceh menyatakan mosi tidak percaya dan menolak pilkada Aceh. Elemen sipil memandang pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Februari 2012 nanti cacat hukum, melanggar hak-hak politik warga negara dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Ketidakikutsertaan beberapa partai politik dikatakan karena memandang pelaksanaan pilkada bertentangan dengan semangat perdamaian, kedudukan MoU Helsinki dan UUPA dipandang multitafsir. Demikian disampaikan Ketua Majelis Pekerja Sementara Gerakan Revolusi Damai (Garuda) Aceh, Taufik Abdullah, kepada maiwanews.
Taufik mengatakan elemen sipil juga merekomendasikan bahwa kedudukan MoU Helsinki adalah sebagai konsensus politik dan UUPA sebagai hukum primer penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sesungguhnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sengketa hukum yang berlangsung saat ini tidak dibahas secara mendalam sehingga rakyat Aceh dijebak pada kepentingan pelaksanaan pilkada semata.
Lebih lanjut dijelasakan rekomendasi lainnya yaitu berbagai kewenangan dalam MoU Helsinki dan UUPA semestinya menjadi momentum untuk dibahas secara mendalam dibalik hikmah sengketa hukum pilkada saat ini.
Atas dasar pertimbangan secara mendalam fakta-fakta tersebut dan menimbang keberlangsungan dinamika politik yang tidak sehat saat ini maka elemen sipil menolak dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan pilkada sebelum subtansi kewenangan dan kekhususan Aceh dibahas sepenuhnya dan sejujur-jujurnya.
“Demi terwujudnya perdamaian yang demokratis, pilkada sehat dan berkualitas serta pembahasan kewenangan Aceh lebih subtantif, maka dengan ini kami memohon dan meminta rakyat Aceh untuk mendukung mosi tidak percaya ini”, ujar Taufik.
Seterusnya, elemen-elemen gerakan sipil yang pro-demokrasi dan perdamaian segera mengambil langkah-langkah konkrit di kabupaten/kota masing-masing untuk melakukan konsolidasi agar mosi tidak percaya dan penolakan pilkada ini direspon positif, sungguh-sungguh dan mendalam oleh semua pihak. [] maiwa/lara