HMINEWS.COM

 Breaking News

Tegaknya hukum jadi prioritas pasca Musim Semi Arab

December 24
12:13 2011

Nasser Al-Sarami

Dubai, Uni Emirat Arab – Saat saya menulis artikel ini, layar televisi di kantor saya di Al Arabiya menayangkan gambar orang-orang Mesir yang tengah mengantri, di tengah adanya intimidasi dan ketidakpastian, untuk memilih parlemen baru. Ini sebuah pemandangan yang tidak saya bayangkan setahun yang lalu – tetapi juga selaras dengan pemilu di Tunisia dan harapan – yang kini cukup realistis – akan keberhasilan demokrasi di Libya dan mungkin juga Suriah dan Yaman.

Namun, saya terganggu dengan merebaknya ketakutan yang menyertai eksperimen demokrasi yang pantas dipuji ini. Orang Arab di mana pun penasaran apakah penguasa militer Mesir nantinya akan menyangkal otoritas parlemen baru, dan apakah para pemimpin Tunisia dari gerakan politik Islam yang baru saja terpilih, yang sudah mendapatkan hak untuk memerintah, akan berusaha melucuti hak orang lain untuk berkompetisi dengan mereka di pasar bebas gagasan. Para aktivis di kawasan memiliki insting yang baik dalam masalah-masalah ini: mereka ingin eksperimen demokrasi menjadi nyata dan bisa berkelanjutan. tetapi sejauh ini, sedikit sekali yang mengartikulasikan platform atau strategi yang koheren untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Sementara itu, pemandangan lain yang menyedot perhatian kawasan baru beberapa bulan lalu telah dilupakan dalam diskusi publik: pengadilan para elit rezim sebelumnya, mulai dari Hosni Mubarak dan keluarganya hingga para pendukung rezim Tunisia terdahulu. Ada kesepahaman umum di kawasan bahwa cukup tepat dan adil untuk meminta pertanggungjawaban para elit korup atas penyelewengan-penyelewengan mereka – tetapi itu dilakukan dengan memberi mereka hak atas pengadilan yang adil, yang dulu tidak pernah mereka berikan kepada rakyat mereka sendiri.

Ada keterkaitan antara eksperimen pemilu baru di kawasan dan pengalamannya dengan keadilan retributif: perlunya menegakkan kedaulatan hukum. Konsep ini meliputi kesetaraan di hadapan hukum, penegakan hukum dan ketertiban, penerapan keadilan yang efisien dan bisa diprediksi, dan perlindungan HAM. “Kedaulatan hukum” yang saya maksudkan adalah sebuah sistem di mana semua warganegara sama bertanggungjawabnya pada hukum yang adil, yang disusun dan diawasi oleh rakyat.

Ini relevan dengan isu hangat sekarang ini: bagaimana memastikan tata pemerintahan yang baik dan rotasi kekuasaan setelah pemilu diselenggarakan. Awalnya pemilu yang bebas boleh jadi tampak sebagai manifestasi yang jelas dari demokrasi, tetapi bisa saja sekadar menjadi simbol – bila kedaulatan hukum tidak diterapkan guna mengonsolidasikan dan menjamin kehidupan yang demokratis.

Dalam jangka panjang, kedaulatan hukum adalah kerangka ideal bagi sebuah kultur yang berkomitmen pada toleransi dan terbuka pada keragaman pandangan. Ini bisa mencegah “pembunuhan politik” yang digunakan untuk mengintimidasi para penentang dan pesaing, dan/atau penyalahgunaan agama sebagai instrumen kebijakan untuk menghalangi kebebasan berekspresi.

Selama proses pemungutan suara sendiri, tidak ada hal yang memperkenankan partai politik yang bersaing untuk sama-sama mengawasi proses pemilihan yang jurdil dan penghitungan suara (atau untuk memberi para peninjau internasional akses tidak terbatas pada mekanisme pemungutan suara) selain prinsip-prinsip kedaulatan hukum. Prinsip-prinsip ini ada untuk mencegah dominasi yang tidak fair dalam mekanisme pemungutan atau manipulasi hasil pemilu. Selain itu, prinsip-prinsip semacam ini bisa juga berperan penting setelah pemilu dengan memberdayakan partai-partai oposisi untuk berperan agar mengkritik secara terbuka partai yang berkuasa bila salah mengelola urusan negara.

Menilik hari-hari setelah pemilu, kita tahu bahwa kedaulatan hukum masih lemah di kebanyakan negara Arab. Orang Arab kini punya peluang emas untuk mulai membentuk kembali masa depan mereka dengan mengevaluasi para kandidat dan partai yang baru berkuasa sejalan dengan komitmen mereka pada prinsip-prinsip ini. Ini akan menjadi cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemenang pemilu dengan membangun kediktatoran baru dan menghalangi adanya pemilu bebas di masa depan, atau mencederai hasil pemilu. Tanpa memperjuangkan kedaulatan hukum, kita secara efektif memastikan kembalinya kita ke titik semula – dan adanya monopoli kekuasaan baru di dunia Arab.

###

* Nasser Al-Sarami ialah Kepala Divisi Media di stasiun televisi berita Al Arabiya, Dubai.

Artikel ini ditulis  kerjasama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.