HMINEWS.COM

 Breaking News

BPK Tidak Independen Sikapi Century

December 30
22:51 2011

Bambang Soesatyo
Inisiator Hak Angket Century/
Anggota Timwas DPR RI

MENGIKUTI  langkah institusi penegak hukum, BPK pun ikut-ikutan buang badan dalam menyikapi skandal Bank Century.  Hasil final audit forensik  BPK menjungkirbalikan ekspektasi publik. Kini, harapan rakyat diletakkan di pundak pimpinan baru KPK.

Tutup tahun yang benar-benar tidak mengenakan. Setelah dikejutkan oleh tragedi pembantaian Mesuji dan Bima NTB, BPK (Badan Pemeriksaan) Keuangan) mengeskalasi kekecewaan publik. Sebab, hasil final audit forensik BPK atas aliran dana talangan (bailout) Bank Century tidak sejalan dengan fakta-fakta yang telah berseliweran di ruang publik selama ini. Audit forensik terhadap aliran dana bailout Century mencakup Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau bailout

Hasil final audit forensik itu sangat minimalis, tidak memberi gambaran apa pun tentang dugaan aliran dana ilegal. Padahal, hasil sementara audit forensik BPK yang sempat diperoleh sejumlah anggota DPR sudah menunjukkan adanya dana talangan Bank Century yang dialirkan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk membiayai kegiatan politik tahun 2009.  Selain kepada sejumlah kelompok, dana-dana itu juga dialirkan ke yayasan dan perusahaan. Kalau temuan ini tidak ditampilkan pada hasil final audit forensik, sama saja dengan menghambat penuntasan kasus ini.

Tekanan kekuasaan menyebabkan pimpinan BPK memilih bermain aman.  Ada indikasi pimpinan BPK berada dalam tekanan. Faktor inilah yang diduga akan menyederhanakan hasil audit forensik BPK.

Dengan demikian, proses hukum skandal Bank Century masih harus menempuh pendakian yang terjal. Bisa dipastikan bahwa hasil audit forensik BPK yang diserahkan ke DPR pekan lalu itu tidak memuluskan upaya mengungkap aliran dana talangan itu. Walaupun disajikan 13 temuan baru, secara keseluruhan hasil audit itu berkecenderungan menyederhanakan persoalan. Bahkan mementahkan optimisme Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk proses hukum megaskandal ini. Muatan dokumen audit forensik itu juga berlawanan dengan optimisme unsur pimpinan KPK yang pernah disampaikan sebelumnya.

Sekadar mengingatkan,  Timwas Century sempat optimis ketika hasil audit forensik BPK sudah mencapai 35 persen. Pada posisi itu, hasil audit forensik BPK menunjukan jalan terang. Selain itu, audit yang sama juga telah menemukan banyak kejanggalan. Misalnya, jumlah uang miliaran rupiah tercatat sebagai milik orang tertentu yang profilnya sangat diragukan. Saat itu, proses audit sudah menemukan ratusan transaksi janggal, termasuk rekening fiktif dan alamat fiktif. Tidak kurang dari 60 transaksi baru yang jumlahnya terbilang sangat besar namun benar-benar sangat janggal.

Atau, Antaboga yang selalu diklaim sebagai bukan produk Bank Century. Hasil sementara audit forensik BPK menemukan fakta yang mementahkan klaim itu. Sebab, dalam praktiknya saat itu, tidak ada perbedaan antara transaksi Bank Century dengan Antaboga, karena menggunakan joint account. Fakta ini mestinya sangat memojokan Bank Indonesia (BI).

Tak berapa lama setelah Timwas menerima bocoran hasil audit forensik itu, beredar informasi di ruang publik tentang temuan lain BPK yang tentu saja sangat mengejutkan. Antara lain, ditemukan  aliran dana  Rp 1 miliar  dari mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, kepada Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Dana itu diberikan sesaat menjelang  BI memberikan talangan sebesar Rp 689 miliar kepada Bank Century pada pertengahan Oktober 2008. Saat dana itu dikeluarkan dari BI, dicatat atau diklaim bahwa dana dimaksud akan diserahkan kepada manajemen Bank Century sebagai bagian dari  dana talangan. Namun, setelah ditelusuri, dana itu tak pernah diterima oleh manajemen Bank Century saat itu. Belakangan diketahui dan diklaim bahwa dana itu diterima Budi Mulya sebagai pinjaman dari Robert.

Mengenai kejanggalan aliran dana; hasil audit sementara menemukan bahwa orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun dan supir pribadi tiba-tiba menerima atau mendapatkan miliaran rupiah dari aliran dana talangan Bank Century. Tanpa bermaksud merendahkan profesi-profesi tersebut, baik analis BPK maupun sejumlah anggota Timwas Century sepakat memosisikan fakta itu sebagai kejanggalan. Pemilikan jumlah uang begitu besar yang tiba-tiba itu tidak sebanding dengan profil mereka. Kalau PPATK mau menelusuri asal muasal perolehan uang itu, kejanggalan itu mestinya bisa terkuak, termasuk siapa sesungguhnya membuka rekening-rekening mereka.

Penyedap

Temuan-temuan sementara itu berhasil membangun optimisme berbagai kalangan. Tidak hanya Timwas Century, melainkan juga orang-orang BPK sendiri. Dalam sebuah kesempatan, seorang petinggi BPK bahkan menyatakan optimismenya bahwa kasus Century bisa terungkap tuntas. Sebab, berkaca dari pengalaman, belum pernah ada satu pun pihak bertanggung jawab yang lolos dari pengawasan BPK.

Selain mengacu pada temuan sementara itu, optimisme tadi pun berlatarbelakang pada hasil audit investigasi BPK yang diserahkan ke DPR pada pekan terakhir November 2009. Hasil audit ini mengungkap  berbagai kelemahan dalam proses penanganan PT Bank Century oleh  BI hingga saat bail-out pada 21 November 2008. Misalnya, BI dan LPS melakukan rekayasa aturan agar bisa memberikan suntikan dana untuk Bank Century. Tentang  bank gagal berdampak sistemik, BPK berpendapat bahwa BI tidak memberikan informasi yang akurat, lengkap dan terkini kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sayang, akibat tekanan kekuasaan mendorong pimpinan BPK berubah sikap. Skenario menekan pimpinan BPK sama persis dengan tekanan yang diberikan kepada unsur pimpinan KPK terdahulu. Ekstrimnya, saling sandera.

Gelagat perubahan sikap itu mulai terlihat ketika BPK minta perpanjangan periode audit forensik hingga 23 Desember 2011. Setelah permintaan itu, BPK kembali meradang, karena mengaku banyak kesulitan yang dihadapi. Antara lain jumlah nasabah yang ribuan dengan data nasabah yang tidak lengkap. Butuh waktu cukup lama bagi BPK untuk menelusuri bank yang berkaitan dengan Bank Century, karena harus ada izin dari BI. BPK juga kesulitan memanggil dan mencari tokoh-tokoh kunci Bank Century. Dokumen dan data yang berada di luar negeri tak bisa diperoleh. Sejumlah orang  menolak memenuhi panggilan BPK.

Perpanjangan periode audit plus keluhan-keluhan tadi menjadi indikasi bahwa hasil final audit forensik tidak akan sama seperti gambaran sementara saat audit baru berjalan 35 persen. Karena banyak kesulitan, harap dimaklumi jika hasilnya tidak memuaskan. Itulah pesan yang ingin disampaikan BPK dibalik keluh kesah tadi.  Memang, audit forensik memunculkan aliran dana ke beberapa pihak. Antara lain ke sebuah perusahaan penerbit surat kabar, serta dua politisi. Salah satunya kebetulan sangat dekat keluarga presiden. Tapi, temuan-temuan ini sengaja ditonjolkan sekadar sebagai ‘penyedap’ hasil final audit forensik itu.
                                       Maka, tak bisa ditutup-tutupi kalau banyak kalangan kecewa dengan hasil final audit forensik itu. Utamanya karena tidak secara detai mempetakan kemana saja dana Rp 6,7 triliun itu mengalir. Dan Panitia Khusus DPR berpendirian Wapres Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Saat itu, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK.

Apakah  BPK perlu melanjutkan audit forensik itu? Tidak! Kecuali jika dilakukan perubahan komposisi kepemimpinan di BPK. Bagaimana pun, pimpinan BPK harus bersih dari potensi masalah hukum agar independensinya terjaga. Karena itu, jika audit forensik masih ingin diteruskan, harus dicari auditor profesional yang independen. Kalau auditor independen tidak bisa didapatkan di dalam negeri, tidak ada salahnya menghadirkan auditor internasional yang kredibilitasnya sudah teruji.

Karena itu, harapan untuk menuntaskan skandal ini patut dibebankan ke pundak lima pimpinan baru KPK yang fokus pada penindakan dan pencegahan. Lima pimpinan KPK bersama-sama membawahi bidang penindakan dan pencegahan. Jika solid dan mematuhi etika, mereka tidak bisa disandera. Independensi KPK menjadi faktor utama berjalannya proses hukum skandal Bank Century. 

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.