Banda Aceh –  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai penolakan yang disampaikan oleh masyarakat Kemukiman Lampanah – Leungah Aceh Besar terhadap pengambilan pasir besi di bibir pantai wilayah mereka sudah tepat. Alasan penolakan yang dikemukan seperti penambangan pasir bisa menyebabkan abrasi, penyempitan areal mata pencaharian penduduk, rusaknya ekosistem laut dan dampak negatif lainnya merupakan fakta nyata, bukan dibuat-buat.

Rencana penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT Bina Meukuta Alam seluas 4000 hektare merupakan rencana maut. Eksploitasi pasir besi sudah bisa dipastikan akan merusak wilayah pesisir apalagi penambangan dilakukan secara massif dan menggunakan alat berat. Penduduk pun akan kehilangan wilayah yang selama ini telah menjadi tempat mereka mencari nafkah. Tentunya akses menuju pantai akan tertutup di kawasan yang menjadi areal penambangan.

Sebagaimana diketahui secara umum, penambangan pasir besar-besaran akan menggunakan excavator dan truk-truk pengangkut pasir berukuran besar. Pada saat mobilisasi peralatan ini saja telah menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Apalagi nanti ketika perusahaan ini benar-benar mengeruk pasir besi yang berada di pantai.

WALHI Aceh mendukung sepenuhnya sikap menolak yang dikeluarkan oleh masyarakat, tokoh desa dan panglima laot dari lima gampong tersebut. Sikap yang ditunjukan oleh warga merupakan sikap yang sudah tepat mengingat mereka pulalah nanti yang akan terkena dampak negatif pertama kali dari kegiatan penambangan ini. Misalnya saja abrasi pantai yang terjadi akan menyebabkan gampong mereka menjadi rentan terhadap bencana. Abrasi pantai menyebabkan hilangnya perlindungan alami yaitu tumbuhan pantai yang melindungi gampong sekitar.

WALHI Aceh juga menghimbau masyarakat gampong agar membuat qanun gampong (Reusam) yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) setempat. Hal ini menjadi penting mengingat begitu banyaknya pihak-pihak yang berebut ingin mengeksploitasi kawasan gampong. Sedangkan masyarakat gampong sendiri hanya bisa gigit jari sembari terkena dampaknya. Reusam SDA menjadi penting agar pengelolaan SDA gampong dapat diatur sendiri oleh gampong dan masyarakat sendiri yang akan menjadi penanggung jawabnya. Jika wilayah gampong rusak, adakah pihak lain yang mau bertanggung jawab?

Pemkab Aceh Besar diimbau untuk tidak memberikan izin penambangan kepada perusahaan PT Bina Meukuta Alam dengan dalih untuk meningkat pendapatan daerah. Hentikan segera studi AMDAL proyek ini karena hanya buang-buang waktu saja. Seperti yang sering terjadi sebelumnya pada penambangan di Aceh Besar, jangankan bisa menaikan pendapatan, malah infrastruktur yang ada malah hancur karena aktivitas tambang.

“Kawasan Mukim Lampanah – Leungah terletak sekitar satu jam perjalanan dari kota Banda Aceh ke arah Krueng Raya atau tepatnya melewati bukit Soeharto. Daerah ini memiliki pantai yang indah-indah dan sangat layak untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata. Salah satu pantai yang terkenal adalah pantai Lhok Mee.” Demikian kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh, T. Muhammad Zulfikar kepasa HMINEWS. lara