HMINEWS, Jakarta – Serikat Pekerja BUMN meyayangkan pernyataan IAW yang tidak didukung dengan data yang akurat alias asal bunyi saja. Berikut ini adalah pernyataan sikap  SP BUMN sebagaiman disampaikan oleh ketua umum Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, S.E. kepada HMINEWS:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas  dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan  tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah  daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan  layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang  mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas  pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan  tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil  pemeriksaan (LHP).

 

Selanjutnya, BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang merupakan  informasi secara menyeluruh dari seluruh LHP yang diterbitkan oleh BPK dalam satu  semester tertentu. IHPS tersebut disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 yang mengharuskan BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya  tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

 

Terkait dengan tuduhan Indonesia Audit Watch (IAW) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan  yang tidak mengaudit  141 BUMN  secara professional  dan dilakukan dengan tidak mengunakan prinsip prinsip akutansi adalah merupakan tuduhan yang keliru tanpa mengetahui  procedure dan tata cara BPK bekerja dalam melakukan Audit  di BUMN

Sebab  pemeriksaan keuangan atas  141 BUMN oleh BPK    untuk  memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang  disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prisip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan  pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap peraturan  perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

 

Cakupan pemeriksaan atas Laporan Keunagan BUMN  oleh BPK  meliputi neraca,  laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit)  atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta  laporan arus kas.

Hasil pemeriksaan keuangan atas LK BUMN disajikan  dalam tiga kategori, yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan  kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.kalau akhirnya dalam tiga kategori tersebut ditemukan suatu hasil penyimpangan maka BPK meminta pertangung jawaban direksi BUMN

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara dengan prinsip prinsip Good Clean Government  yang efektif, efisien,  transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian  intern atas penyelenggaraan kegiatannya. Standar Pemeriksaan Keuangan  Negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

 

Ini berarti BPK dalam melakukan audit laporan keuangan BUMN sudah seuai dengan Undang yang berlaku serta sudah menerapkan prinsip prinsip Good Governance dalam menciptkan tranfaransi mengenai  laporan keuangan BUMN ,sehingga sangat jelas bahwa Indonesia Audit t watch  kurang mengerti alur kerja serta tata cara pemeriksaaan keuangan oleh BPK terhadap BUMN .

 

Maka tak jarang hasil temuan temuan laporan keuangan di BUMN banyak terjadi penyimpangan atau pengunaan modal BUMN tidak digunakan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan atau terjadi pengelapan dan korupsi , yang akhirnya oleh BPK diserahkan ke pihak penegak hukum dalam hal KPK , Kejaksaan dan  kepolisian untuk ditindak secara hukum .

 

Dari hasil temuan penyimpangan keuangan yang terjadi BUMN oleh BPK  sudah banyak BUMN yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung  seperti pada kasus mark up pembelian floating Crane oleh PT Bukit Asam yang terindikasi merugikan negara hampir 362  milyar  , Peyimpangan pada PT Pos Indonesia yang saat ini sedang ditangani oleh KPK .

Sehingga sangat jelas bahwa Indonesia Audit Watch yang meyatakan bahwa BPK tidak mengaudit 141 BUMN secara professional adalah tidak benar  serta menunjukan bahwa IAW tidak sangat tidak menguasai tata cara pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK

 

Apalagi tuduhan IAW terhadap oknum pejabat BPK yang mengambil keuntungan dari audit terhadap BUMN dengan mengunakan KAP ( Kantor akutan Publik ) yang ada hubungan dengan pejabat karir  BPK juga tuduhan yang tidak mendasar sebab kedudukan seorang Auditor adalah merupakan profesi profesional aatu individual , apalagi kalau pejabat BPK yang dituduh oleh Indonesia Audit Watch sudah tidak berpraktek pada KAP yang mengaudit BUMN tertentu . Sebab jika dalam melakukan auditing seoarang auditor melakukan penyimpangan  atau Malpraktek maka auditor tersebut dapat dicabut ijinnya serta bisa dianggap telah melakukan penipuan .

 

Ada dugaan kuat bahwa bisa saja tuduhan Indonesia Audit Watch terhadap pejabat BPK itu dilakukan atas pesanan direksi BUMN yang tidak suka atas hasil pemeriksaan pejabat karir BPK  yang menemukan adanya penyimpangan peyimpangan keuangan di BUMN yang terindikasi korupsi , hal ini dilakukan oleh Indonesia Audit Wacth untuk mengaburkan persolan tersebut dan mendelegitimasi hasil audit BPK terhdap BUMN yang terindikasi korupsi .

 

Sehingga kami sebagai Serikat Pekerja BUMN yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMN meyayangkan pernyataan IAW yang tidak didukung dengan data yang akurat alias asal bunyi saja , sebab selama ini Serikat pekerja BUMN yang selalu meyuarakan adanya pemyimpangan penyimpangan yang terjadi di BUMN . dan kami sangat mempercayai hasil audit BPK terhadap BUMN sudah dilakukan dengan professional dan sesuai prinsip prisip akutansi yang seauai undang undang .

 

Kami juga menghimbau kepada BPK untuk tidak terpengaruh dengan pernyataan IAW yang asal bunyi yang hanya untuk mencari keuntungan dari BUMN ataupun BPK .sebab banyak LSM LSM yang tidak jelas bersuara lantang terhadap BPK dan BUMN yang pada akhirnya hanya untuk meminta proyek di BPK atau di BUMN.