Banda Aceh – Pengadilan Tata Usaha Negeri Banda Aceh, hari ini Rabu (7/12) melakukan sidang Pemeriksaan Persiapan atas gugatan WALHI Aceh terhadap Gubernur Aceh yang bernomor perkara 19/G/2011/PTUN-Banda Aceh.

WALHI Aceh sendiri dalam hal ini mewakili Tim Koalisi Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tataruang Sumatera (For Trust) mengajukan gugatan terhadap Gubernur Aceh karena menganggap Gubernur Aceh telah melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di  Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal +1.605 Ha.

Sidang pemeriksaan persiapan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua PTUN Marbawi, SH yang didampingi oleh hakim Selvie Ruthyarodh, SH dan hakim Ade Mirza Kurniawan, SH. Sedangkan dari WALHI Aceh hadir lengkap Tim Pengacara WALHI Aceh yaitu Jehalim Bangun, SH, Nurul Iksan, SH, dan Syafruddin, SH. Mewakili Pemerintah Aceh hadir antara lain Kepala Biro Hukum Dan Humas Setda Aceh Makmur Ibrahim, S.H., M. Hum, Jakfar, M.Hum, Sabaruddin, Zaini Djalil, Amrizal J Prang dan lain-lain.

PTUN juga mengundang pihak ketiga, PT Kalista Alam untuk hadir dalam sidang tersebut dimana PT Kalista Alam mengirimkan seorang staffnya yang belum disertai surat kuasa.

Dalam sidang yang dimulai pukul 10.45 tersebut, para hakim memberikan penjelasan kepada tim pengacara pemerintah Aceh tentang gugatan yang mereka terima. Setelah diberi penjelasan maka tim pengacara ini dipersilahkan keluar ruangan.

Marbawi SH menjelaskan bahwa sidang ini hanya memberikan nasehat dan arahan agar berkas tuntutan menjadi lebih matang dalam sidang gugatan nanti. Para hakim memberikan penjelasan tentang format surat kuasa yang harus diperbaiki dan format berkas gugatan yang WALHI Aceh ajukan. Secara substansi tidak ada yang berubah. Sidang berakhir pada pukul 12.30 WIB dan akan dilanjutkan pada hari Rabu depan (14/12).

Sebagai informasi, dalam gugatannya, WALHI Aceh menyebutkan bahwa areal lahan seluas + 1.605 Ha seperti tercantum dalam surat izin Gubernur Aceh, terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Ternyata dalam kenyataannya areal yang dimaksud tersebut tidak berada pada wilayah hukum Desa Pulo Kruet, akan tetapi seluruh areal lahan yang dimaksud berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) wilayah Aceh. KEL sendiri telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.[] lara