Lisa Schirch

Bonn, Jerman – Beethoven Hall di Bonn biasanya menjamu para pemain biola, selo dan bas. Namun, sejak 2-3 Desember, di tempat ini berkumpul para insinyur, guru besar, pekerja media dan tokoh LSM HAM atau hak perempuan dan lainnya, yang mendialogkan pandangan-pandangan mereka di Afghan Civil Society Forum.

Mereka menyerukan perdamaian berkeadilan, sesuatu yang kontras dengan berita-berita tragis dari Afghanistan tentang pemboman mengerikan yang menyasar para penganut Syiah, serta serangan udara AS atas para tentara Pakistan, dan menyusul kemudian mundurnya Pakistan dari Konferensi Bonn tentang Afghanistan pada 5 Desember, yang dihadiri oleh komunitas internasional guna membahas masa depan Afghanistan.

Ratusan tokoh masyarakat sipil dari Afghanistan memilih 34 orang untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para diplomat internasional yang hadir padaCivil Society Forum di Bonn. Para delegasi Afghanistan ini berterima kasih atas dukungan komunitas internasional, dan mereka menyebutkan berbagai keberhasilan masyarakat sipil Afghanistan, pemerintah Afghanistan dan komunitas internasional. Mereka mengapresiasi prestasi mereka sendiri dalam memediasi konflik di banyak tempat di Afghanistan, membangun sistem media yang independen, dan membuat pendidikan dan layanan kesehatan terjangkau buat masyarakat.

Tetapi mereka juga menganalisis berbagai masalah yang ada di Afghanistan: terlalu banyaknya pembangunan jangka pendek yang terburu-buru, korupsi yang merajalela, para komandan perang yang kini berada di posisi pemerintahan, dan kebutuhan akan proses perdamaian yang komprehensif.

Ringkasnya, mereka berkata, “Tidak bisa ada perdamaian dan stabilitas tanpa keadilan.”

Apa arti keadilan di Afghanistan? Sepuluh tahun sebelumnya, Konferensi Bonn tentang Afghanistan pada 2001 mengesampingkan Taliban dan pada saat yang sama menyertakan para komandan perang, yang sebetulnya sama rawan kejamnya, yang telah memerangi Taliban. Komunitas internasional membiarkan pemerintah Afghanistan menghadiahi para komandan perang ini dengan jabatan di pemerintahan. Keterburu-buruan untuk perdamaian instan pada 2001 ini menjadi fondasi perdamaian yang rapuh dan turut menyumbang pertumbuhan korupsi serta berlanjutnya kekerasan dan ketidakadilan.

Perdamaian yang adil meniscayakan negosiasi di antara semua pihak yang berkepentingan, termasuk kelompok-kelompok bersenjata seperti Taliban, serta kelompok masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Itu juga mencakup mekanisme akuntabilitas untuk memastikan semua bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan pada masa lalu. tetapi perdamaian yang berkeadilan tidak akan mengorbankan perlindungan konstitusi terhadap hak-hak asasi dan hak-hak perempuan. Dan perdamaian berkeadilan membutuhkan adanya proses yang melibatkan masyarakat Afghanistan.

Pada pertemuan ini, masyarakat sipil Afghanistan meminta dukungan internasional bagi berbagai upaya bina-damai mereka untuk menangani konflik, termasuk perpecahan sektarian yang terlihat dari pemboman pekan lalu – dan inilah permintaan yang harus kita dengar selaku komunitas global.

Komunitas internasional yang sudah letih ingin meninggalkan Afghanistan, dan mendakwahkan strategi “bicara dan lawan” bukanlah resep manjur untuk mewujudkan perdamaian berkeadilan yang bisa bertahan lama. Terlalu banyak komandan perang yang ditunjuk pemerintah masih memimpin dengan kekuatan senjata, alih-alih mendapatkan legitimasi dari penyediaan layanan-layanan publik. Program komunitas internasional untuk memperbaiki tata pemerintahan juga telah sering kali terlalu bergantung pada kontraktor tidak berpengalaman yang dibayar mahal, yang tidak banyak tahu soal bahasa dan tradisi lokal, alih-alih mendukung dan memberdayakan masyarakat sipil setempat untuk membuat pemerintah mereka bertanggung jawab.

Suara masyarakat sipil dalam proses perdamaian merupakan fondasi keberhasilan, bukan sekadar pelengkap. tetapi para penentang keikutsertaan masyarakat sipil di Konferensi Bonn dan dalam proses perdamaian cukuplah banyak. Para aparat pemerintah mengatakan bahwa mereka mewakili kepentingan masyarakat sipil, atau mengatakan, “Melibatkan masyarakat sipil itu ide bagus, tetapi kita tidak punya waktu untuk melibatkan publik sebelum akhir batas waktu pada 2014.”

Namun perundingan telah berhenti. Tampaknya, berdasarkan sebagian besar keterangan, tidak ada orang yang bicara pada Taliban. Strategi “bicara dan lawan” dari AS hanya ada dalam teori. Pada praktiknya, tidak ada “bicara” dalam strategi ini. Dan rencana perdamaian dan rekonsiliasi pemerintah Afghanistan masih mandek. Mengingat kebuntuan ini, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perdamaian bukanlah pemanis saja, melainkan suatu kebutuhan.

Sejarah menunjukkan bahwa sedikit sekali peperangan yang berakhir dengan kemenangan militer. Sebagian besar berakhir lewat perjanjian damai. tetapi separo dari perjanjian damai gagal, terutama karena prosesnya tidak menyertakan masyarakat. Puluhan peneliti sepakat bahwa proses perdamaian yang melibatkan masyarakat sipil lebih berhasil dan lebih bisa mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, tahan lama dan stabil.
Suara-suara dari Beethoven Hall perlu sampai ke telinga orang-orang yang berkuasa.

Merancang suatu proses yang melibatkan masyarakat Afghanistan dan mengembangkan suatu cara untuk menghadapi masalah-masalah keadilan yang pelik cukuplah penting bagi keberhasilan kesepakatan damai apa pun di Afghanistan.

###

* Lisa Schirch ialah Direktur 3P Human Security dan penyusun laporan penelitianDesigning a Comprehensive Peace Process in Afghanistan (Merancang Proses Perdamaian yang Menyeluruh di Afghanistan).

Artikel ini ditulis kerjasama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).