HMINEWS, Banda Aceh – Berdasarkan monitoring Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA, Kepala Daerah di Aceh yang akan berakhir masa jabatannya hingga sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan kepada DPRK setempat padahal masa jabatan Kepala Daerah tersebut hampir berakhir.

“DPRK di Aceh di harapkan jangan diam dan harus cepat tanggap melihat fakta ini karena ini merupakan salah satu dari bentuk pengawasan yang melekat pada Legislatif, intinya pengawasan tersebut jangan hanya dijadikan sebagai hiasan belaka,” Demikian dikatakan oleh Koordinator Bidang Advokasi Dan Kampanye Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam rilisnya kepada HMINEWS (25/12/2011).

Beberapa Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2012 yakni Banda Aceh berakhir pada 19 Februari, Aceh Jaya pada 20 Februari, Aceh Besar 1 Maret, Bener Meriah 2 Maret, Aceh Utara dan Lhokseumawe 5 Maret, Gayo Lues 6 Maret, Sabang 12 Maret, Pidie 13 Maret, Langsa dan Aceh Timur 14 Maret, Aceh Singkil 26 Maret, Siemelue 27 Maret, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya 30 Maret, Aceh Tengah 3 April dan Aceh Barat 23 April.

 

Dalam UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 24 disebutkan bahwa DPRK mempunyai tugas dan wewenang meminta LKPJ Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan. Dan dalam pasal 42 disebutkan bahwa, Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang memberikan LKPJ mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRK.

 

Selanjutnya dalam PP nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, MaTA mensinyalir DPRK di Aceh belum menyampaikan pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepada masing-masing kepala daerah.

 

Selain itu, khusus untuk daerah yang jabatan kepala daerah dalam status Pj, maka LKPJ Akhir Masa Jabatan ini disamapaikan oleh Pj tersebut. Hal ini jelas ditegaskan dalam PP nomor 3 tahun 2007 pasal 26 yang menyebutkan apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi daerah tersebut untuk menunda-nunda penyampaian laporan tersebut.

 

Penyampaian LKPJ ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakatnya karena telah mengemban amanah selama 5 tahun. Dan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui apa saja kemajuan dan kemunduran yang telah dicapai oleh masing-masing daerah sehingga nantinya masyarakat dapat membandingkan secara langsung laporan tersebut dengan fakta yang terjadi dilapangan.

 

MaTA mengharapkan kepada Kepala Daerah di Aceh agar dalam menyusun LKPJ akhir masa jabatan dibuat secara fair, artinya laporan tersebut harus disusun sesuai dengan fakta dilapangan dan juga harus mengedepankan sisi transparansi. Ini penting, karena kepala daerah yang saat ini menjabat ada yang incumbent sehingga laporan ini tidak dijadikan sebagai alat untuk mencari popularitas atas apa yang telah dicapai selama 5 tahun masa pemerintahan.

 

DPRK juga diharapkan harus melihat secara detail laporan tersebut, artinya jangan sampai apa yang dilaporkan oleh Kepala Daerah berbanding terbalik dengan yang terjadi dilapangan. Ini bertujuan untuk menepis dugaan-dugaan negatif antara legislatif dengan kepala daerah yang bersangkutan dalam meloloskan LKPJ tersebut. MaTA secara tegas menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap LKPJ ini. [] lintang