JAKARTA- Kementerian Menko Polhukam hari ini menggelar Workshop Konsultasi Evaluasi Pelaksaaan Perjanjian Damai MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2011. Ketua DPRA Hasbi Abdullah dan sejumlah pimpinan Partai Aceh ikut hadir dalam workshop ini.

Workshop yang berlangsung di Hotel Borobudur itu dibuka Sesmenko Polhukam Hotmangaradja Pandjaitan sebagai keynote speaker. Tiga pembicara lain yang ikut diundang adalah pakar otonomi khusus Ryas Rasyid, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Teuku Safir Iskandar Wijaya dari Aceh. Wakil Ketua MPR Farhan Hamid bertindak sebagai moderator.

Menurut Farhan, dalam workshop itu Ryas Rasyid mengatakan untuk melaksanakan pilkada di suatu daerah, yang paling penting adalah soal keamanan. “Menurut Ryas Rasyid, kalau kira-kira terganggu, lebih baik pilkada ditunda. Kalau dipaksakan pun rakyat tidak bisa dengan bebas menyampaikan pilihannya,” kata Farhan Hamid saat dihubungi The Atjeh Post dari Banda Aceh.

Sedangkan Jimly Asshiddiqie, kata Farhan, menyarankan agar jika ada hal-hal dari Mou Helsinki yang belum dimasukkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh agar dimasukkan dalam undang-undang lain yang terpisah. Jimly juga mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditolak. Namun, jika ada sebagian orang Aceh yang menganggap calon independen hanya berlaku sekali, Jimly menyarankan agar dimasukkan sebagai bagian dari kekhususan Aceh pada pilkada berikutnya. “Jimly lebih mendorong supaya pilkada ditunda dulu, dan diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dengan segala macam konsekuensinya,” kata Farhan.

Menurut Farhan, workshop itu tidak menghasilkan rekomendasi khusus, melainkan hanya berupa rangkuman yaitu:
1. Supaya menyisir kembali butir-butir Mou Helsinki yang belum diimplemntasikan, kemudian diupayakan dilaksanakan, kalau perlu dimasukkan dalam Undang-undang baru.

2. Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait dengan UUPA baik Peraturan Pemerintah maupun qanun.

3. Agar pembangunan Aceh dirumuskan melalui perencanaan yang komprehensif sehingga pemanfaatan dana otonomi khusus akan maksimal memperbaiki kesejahteraan di Aceh.

4. Menyangkut pilkada, diharapkan dilakukan penyelesaian mengikuti koridor hukum dengan memperhatikan keadaan sosial politik di Aceh. Untuk itu, Kemenko Polhukam diminta segera membentuk tim kecil dan berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencari solusi poliotik dan hukum dari para pihak dalam  waktu yang sesingkat-singkatnya.

Adakah kesepakatan meminta Pilkada ditunda? “Memang ada berkembang usulan-usulan seperti itu, tapi itu hanya sebatas usulan. Tidak mungkin dalam waktu beberapa jam itu disimpulkan seperti itu,” kata Farhan.

Workshop ini juga dihadiri Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Sekretaris Partai Aceh Yahya Muaz, Rafiq, Iskandar Gani (tenaga ahli Partai Aceh), Ketua PDI-P Aceh Karimun Usman dan sejumlah tokoh Aceh yang ada di Jakarta seperti Mayjen (Purn) Djali Yusuf dan Adnan Gantoe. [] acehpost/lara