HMINEWS, Banda Aceh – Pasca  gempa dan tsunami 26 Desember 2011 yang maha dahsyat telah melahirkan beberapa kebijakan penaggulangan Bencana baik di dunia internasional maupun secara nasional,  yang paling mendasar di kalangan dunia internasional adalah lahirnya Hyogo Framework Action (HFA) sebagai acuan dalam penanggulangan bencana, dimana dlam kerangka kerja tersebut menekankan betapa perlunya penanganan bencana pada fase sebelum bencana dengan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana atau lebih familiar dengan istilah Pengurangan Resiko Bencana.

Indonesia sebagai anggota PBB telah ikut serta meratifikasi agenda HFA tersebut dengan segala konsekwensinya. Salah satu produk yang dikeluarkan pemerintah adalah Rencana Aksi Nasional (RAN) pengurangan Resiko Bencana dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan Bencana sekaligus  peraturan pelaksanaannya.

 

Khusus propinsi Aceh Juga telah menyusun dan menindak lanjuti amanat undang-undang tersebut di atas yaitu dengan dikeluarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Resiko Bencana dan Qanun no 5 dan No 6 tahun 2010 tentang  tatacara  penaggulangan Bencana dan struktur organisasinya. Secara kelembagaan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota Juga telah membentuk SKPA dan SKPD untuk menanggulangi bencana yang terjadi didaerah masing-masing, kecuali pemerintah kota sabang yang hingga saat ini belum mempunyai SKPD tentang penaggulangan Bencana. Hal lain yang cukup mendukung gerakan PRB di Aceh adalah ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas ke 7 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah propinsi Aceh, ditetapkannya Green Aceh sebagai visi pembangunan pemerintahan Aceh oleh gubernur saat ini dan adanya kebijakan moratorium Logging oleh pemerintah Aceh.

 

Organisasi-organisasi kemanusiaan  internasional, nasional dan lokal cukup banyak yang bekerja membantu penanganan bencana Di Aceh, badan badan internasional/Dunia seperti UNDP, WFP, Unicef masih terus mendampingi gerakan Penanggulangan Bencana di Aceh, demikian juga dengan LSM internasional, Donor internasional MDF,  WB, USAID. Aus Aid  dan sebagainya.

Lembaga-lembaga tersebut di atas sudah cukup banyak memberikan bantuan bagi gerakan pengurangan Resiko Bencana di Aceh. Dan sebagian malah sudah mempersiapkan Exit strategynya dengan mempersiapkan kapasitas dan menginisiasi lahirnya lembaga lembaga baru maupun forum Forum baru, sebagaimana yang dilakukan oleh UNDP dengan mendukung lahirnya Forum PRB Aceh, Forum Jurnalis Peduli Bencana, PACC dan sejenisnya.

 

Disamping itu juga sudah banyak produk-produk-produk yang sudah dihasilkan sejak masa tsunami sampai sekarang, beberapa sumberdaya baik knowledge, peralatan, modul, prasarana dan prasarana dan pengalaman mengelola bencana. Yang paling mutakhir saat ini adalah adanya peta kawasan bencana Aceh oleh TDMRC, Rencana Aksi Daerah, Rencana penaggulangan Bencana, adanya Pusdalops bencana, adanya Program Magister S2 kebencanaan, modul-modul  dan SOP penaggulangan Bencana sudah tersedia, seperti tsunami, banjir dan gunung api.

 

Akan tetapi masih sangat disayangkan, bencana-bencana yang timbul  seperti Banjir bandang tangse, gempa Bumi di singkil dan subulussalam, dan banjir lainnya sepanjang  tahun 2011  belum ditangani dengan pendekatan prespektif PRB. Penanganan penanggulangan bencana tersebut diatas masih memperlihatkan adanya beberapa kelemahan-kelemahan seperti penetapan status bencana belum proporsional karena adanya tarik ulur kepentingan wewenang penanggulangan bencana, lemahnya koordinasi antara instansi terkait dan belum berjalannya mekanisme bagi peran yang baik antara sesama stake holder pengurangan resiko Bencana, transparansi penggunaan dana tanggap darurat juga masih diragukan.

 

Disisi lain dalam implementasi pembangunan dan kebijakan yang dilahirkan masih ditemukan adanya hal-hal  kontaradiktif.  Pemberian izin Alih fungsi lahan hutan  menjadi perkebunan sawit masih berlangsung, eksploitasi dan pemberian izin pertambangan biji besi dan emas marak terjadi yang mana dalam prosesnya menghasilkan tailing berupa merkuri yang sangat membahayakan,  praktek illegal logging masih marak, kebocoran gas amoniak pabrik PIM terus berlangsung. Semua praktek ini  sangat bertentangan dengan visi Green Aceh dan Prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana.

 

Kenapa bisa terjadi

Kejadian-kejadian tersebut diatas tidak semestinya terjadi, mengingat daerah ini secara sumberdaya sudah mempunyai kapasitas yang cukup. Baik dibidang  sumberdaya manusia, pengalaman,  prasarana, peralatan, kontens, struktur organisasi dan kebijakan pembangunan yang  sudah dimiliki. Dalam konteks ini Forum PRB Aceh memandang bahwa semua ini terjadi karena adanya mis manajemen  diantara sesama pelaku PRB di Aceh.  Stakeholder yang ada masih lebih banyak bekerja dengan pendekatan sektoral dan agenda masing-masing.  Apalagi sebagian lembaga stakeholder mempunyai kekuatan sumberdana  dan kekuatan politik yang cukup besar sehingga terkadang menjadi cukup dominan dalam menentukan agenda-agenda yang mesti dilakukan dalam pengurangan Resiko bencana di Bumi iskandar muda ini, padahal masyarakat dan stakeholder lokal lainnya merasa agenda tersebut kurang pas dan belum menjadi prioritas.

 

Yang paling parah lagi adalah timbulnya dis trush diantara sesame stakeholder PRB karena agenda-agenda yang dilakukan sudah tidak proporsional dan cenderung memaksakan kehendak. Kondisi ini diperparah lagi karena BPBA dan BPBD selaku pemegang mandate utama penanggulangan Bencana di daerah sesuai UU No 24 tahun 2007 dan Qanun no. 5 dan no 6 tahun 2010 belum bisa memainkan perannya secara optimal, karena adanya beberapa kendala, selain masih berusia muda kekurangan kapasitas juga masih sangat kelihatan. Disamping itu masih banyak masalah yang dihadapi BPBA Aceh dan BPBD Kabupaten/Kota seperti minimnya anggaran yang tersedia, kapasitas sumber daya manusia, ketidak samaan persepsi dalam Penanggulangan bencana antara Legislastif dan Eksekutif masih terjadi, artinya mainstream PRB belum terjadi baik di legislative maupun eksekutif.

 

Rekomendasi:

  1. Perlu pemahaman bahwa penanganan bencana haruslah dengan   gerakan bersama  antara seluruh stake holder baik pada fase kesiap siagaan, tanggap darurat dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi
  2. Kepada seluruh stakeholder harus memahami tupoksi dan peran masing-masing, bukan saling melemahkan dan mendominasi agenda-agenda Pengurangan Resiko Bencana, dan mestinya harus lebih mengedepankan peran-peran lembaga di daerah/lokal sebagai bagian dari penyiapan masyarakat yang tangguh bencana.
  3. BPBA dan BPBD di daerah harus lebih aktif dan percaya diri meminpin gerakan Pengurangan Resiko bencana di daerah masing-masing
  4. Kepada lembaga-lembaga internasional di harapkan lebih mendukung gerakan PRB yang diinisiasi oleh masyarakat lokal, bukan membawa dan menentukan kebijakan agenda-agenda prb di Aceh. Karena kearifan masyarakat lokal lebih efektif dikuatkan dan didukung

 

Zulhan Hasibuan, Kabid. Kebijakan, perencanaan Pembangunan dan kelembagaan Forum prb Aceh