Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI

TRAGEDI Mesuji otomatis menjadi lampu kuning dan mereduksi klaim tentang progres reformasi Indonesia. Tragedi itu pun menambah bukti tentang kondisi negara yang sangat lemah, karena semua alat kelengkapan negara tak mampu melindungi rakyat di pelosok desa. Akhirnya, Tragedi Mesuji melengkapi fakta tentang karut marut penegakan hukum

Buram dan kumuh; itulah yang  harus dikatakan tentang penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir ini. Proses hukum skandal Bank Century belum juga mencatat kemajuan berarti, meski beberapa bukti baru terus dimunculkan. DPR berketetapan memperpanjang masa tugas Tim Pengawas proses Hukum skandal, karena berharap kepemimpinan baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih responsif.

Ekspektasi publik terhadap proses hukum kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet Sea Games Palembang dan Proyek Hambalang pun tampaknya tidak terwujud. Dakwaan terhadap aktor utama kasus ini, Muhammad Nazaruddin, sempat disederhanakan sedemikian rupa sehingga Nazaruddin seperti dipaksa untuk menelan ludahnya sendiri. Beberapa nama orang penting yang  sebelumnya diindikasikan terlibat cenderung mulai disamarkan. Kalau KPK melalui Jaksa Tipikor tidak segera meluruskan dakwaani, kasus ini akan berakhir pada perubahan status Nazaruddin menjadi terpidana. Hanya itu. Seperti status Gayus Tambunan dalam heboh sepak terjang Mafia Pajak.

Namanya mafia pajak, pasti ada jaringannya. Namun, apa yang terlihat? Penyidikan dan penyelidikan hanya fokus pada Gayus. Bahkan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang ‘katanya’ menjemput dan membawa pulang Gayus dari Singapura pun tidak tertarik untuk membongkar jaringan mafia pajak. Kini, isu tentang mafia pajak praktis sudah terkubur. Beberapa kali DPR coba mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani kejahatan ini. Tetapi, pemerintah pun tidak menunjukan minat, bahkan terkesan melindungi.

Pembiaran-pembiaran itu cenderung menimbulkan preseden. Oknum-oknum birokrat dan unsur swasta tidak takut untuk melakukan kejahatan berskala besar. Sebab, ada keyakinan pada mereka bahwa  manakala aksi kejahatannya terungkap, semuanya bisa diatur dan mereka akan lolos dari jerat hukum. Itulah yang terjadj pada kasus cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia tahun 2004. Mereka yang didakwa sebagai penerima suap sudah divonis, sementara rakyat di negara ini tak pernah diberi tahu siapa yang menjadi pemberi suap dalam kasus ini. Si penyuap bisa lolos hingga saat ini karena segala sesuatunya bisa diatur dengan uang atau dengan tekanan politik.

Apa yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, juga menggambarkan betapa beraninya pelaku kejahatan tersebut. Mereka mengadudomba warga setempat hingga jatuh korban tewas. Para pelaku kejahatan di Mesuji sudah sampai pada prinsip menghalalkan segara cara, termasuk mengorbankan nyawa manusia, demi sebuah bisnis.

Penderitaan warga Mesuji akibat kesemena-menaan dan ketidakpedulian negara baru terungkap Pertengahan Desember 2011. Padahal, rangkaian tindak semena-semena itu sudah berlangsung sejak  April 2011. Dalam rentang waktu April-November tahun ini, terjadi dua konflik horizontaldi Mesuji, yakni bentrok antarwarga dan bentrok warga versus Pamswakarsa. Bentrok pertama terjadi pada 21 April 2011 di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dengan sengketa lahan sebagai pokok persoalannya. Tujuh warga tewas. Bentrok kedua terjadi 11 November 2011 di Kabupaten Mesuji, Lampung, juga karena sengketa lahan.

Serba Janggal

Tindakan semena-mena terhadap warga Mesuji tampak begitu nyata ketika alat-alat kelengkapan negara ikut-ikutan, bahkan pro aktif, menyiapkan Pamswakarsa yang diinisiasi swasta. Ketika alat-alat negara setempat membiarkan atau merestui kekuatan modal swasta membentuk Pamswakarsa untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan, sama artinya negara memberi ruang bagi kekuatan modal swasta untuk mengadudomba rakyat atau warga setempat. Pamswakarsa biasanya adalah juga warga setempat.

Kalau wakil atau alat negara setempat ‘menghibahkan’ sebagian besar tanggungjawabnya kepada Pamswakarsa yang pro modal swasta, itu tindakan ilegal. Kalau ‘hibah kewenangan’ itu demi alasan uang, jelas itu perilaku korup. Berarti, wakil atau alat negara yang bertugas di lokasi kejadian belum reformis. Dalam kasus sengketa lahan di Mesuji, wakil atau alat negara seharusnya menjadi penengah, dan mengedepankan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya bentrok atau konflik horizontal.

Persoalan berikutnya adalah mengapa tragedi Mesuji tidak menimbulkan heboh beberapa saat setelah  kejadian? Menjadi heboh setelah korban dan keluarga korban bersusah payah mencari akses di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka. Hanya ada tiga kemungkinan. Pertama. Skala kasusnya  memang tidak sedramatis yang dilaporkan kepada Komisi III DPR RI. Kedua, upaya menyederhanakan kasus. Dan ketiga. upaya menutup-nutupi tragedi ini.

Kalau benar terjadi tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat di Mesuji pada pekan kedua November 2011, dan baru menjadi heboh di Jakarta pada pertengahan Desember 2011, itu adalah rentang waktu yang sangat panjang untuk mengungkap sebuah tragedi kemausiaan. Bandingkan dengan keadaan di Papua. Dalam hitungan menit, aparat yang tertembak oleh penyerang tak dikenal segera menjadi berita berskala nasional. Maka, dalam kasus Mesuji, patut diduga ada pihak yang berusaha menutup-nutupi kasus ini. Bahkan warga setempat sempat diselimuti rasa takut untuk melapor karena mendapat ancaman.

Karena itu, untuk mendalami latarbelakang kasus ini, Menko Polhukam mestinya mempertanyakan kejanggalan ini. Setidaknya, kalau betul terjadi tragedi pelanggaran HAM berat di Mesuji, mengapa Jakarta (Pemerintah Pusat) harus dibuat terkejut satu bulan kemudian? Tidakkah berarti ada SOP yang dilanggar oleh pihak berwenang di daerah kejadian?

Semua kejanggalan dalam menangani kasus ini sudah menodai progres reformasi. Kita  sudah kehilangan hak untuk membuat klaim tentang kemajuan reformasi. Kasus ini mendapatkan porsi pemberitaan yang sangat luas, termasuk oleh media asing.  Dengan terjadinya pelanggaran HAM berat di Mesuji, praktis tidak ada argumen yang layak untuk bisa meyakinkan siapa pun bahwa alat-alat negara sudah reformis. Sebab, wakil negara di lokasi tragedi tidak menghormati hak-hak azasi warga Mesuji, termasuk hak untuk mendapatkan rasa aman sekalipun.

Semua elemen masyarakat sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Mesuji. Hari-hari belakangan ini, terjadi adu argumentasi tentang benar tidaknya pembantaian; tentang jumlah korban dan tentang siapa pelakunya. Dalam konteks penegakan hukum, adu argumentasi tentang hal-hal tersebut memang perlu. Namun, dalam konteks yang lebih luas, adu argumentasi itu tidak penting lagi. Sebab, dalam konteks citra negara dan bangsa, adu argumentasi tidak menyelesaikan persoalan.

Negara sudah dalam posisi harus mengakui adanya tragedi itu. Tidak mungkin warga Mesuji jauh-jauh datang dan melapor ke DPR hanya untuk berbohong. Penyelenggara pemerintahan di negara justru harus bertanya dan instrospeksi, karena model tragedi seperti itu masih terjadi di era reformasi sekarang. Kalau ada korban tewas, terluka dan trauma berkepanjangan akibat pelanggaran HAM berat, pemerintah justru harus bertanya pada dirinya sendiri; mengapa alat negara tidak bisa melindungi rakyat di lokasi kejadian. Kalau tidak bisa melindungi rakyatnya sendiri, berarti pemerintah dapat dinilai gagal dan lemah. Ini sekaligus juga menjadi lampu kuning bagi kepala negara. []