Data pengangguran di Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Dari 29,64 juta menjadi 34,32 juta orang di tahun 2011 ini. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan persiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah disepakati bersama untuk diimplementasikan pada tahun 2015. Indonesia yang mayoritas penduduknya atau 60% bekerja di sektor pertanian serta sebagian lainnya berprofesi sebagai buruh manufaktur membuat Indonesia harus menghadapi tantangan berat ketika MEA ini diterapkan. Ada beberapa hal penting dalam penerapan MEA yang perlu dikaji lebih jauh yaitu adanya pasar tenaga kerja bebas yang mengindikasikan terjadinya liberalisasi bukan hanya pada bidang perdagangan namun terjadi juga pada transfer tenaga kerja lintas negara di ASEAN. Hal ini didukung oleh pemberlakuan sertifikasi atau identitas pekerja ASEAN, sehingga seluruh orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkerja di seluruh negara anggotanya.

Permasalahan mulai timbul ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi, sekitar 6,4% per tahun membuat investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) membawa modal serta membuat pabrik baru di Indonesia. Namun yang perlu disadari adalah potensi Investasi langsung ini tidak di ikuti oleh naiknya skill tenaga kerja Indonesia yang mayoritas lulusan sekolah menengah dan diploma. Padahal secara teoritis, FDI dapat meningkatkan transfer skill dan transfer teknologi bagi tenaga kerja yang ada di negara yang dijadikan objek FDI.

Teori ini tidak berlaku di Indonesia, karena hanya lulusan dari perguruan tinggi yang dapat masuk ke arena posisis manajerial. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap di industri hanya dijadikan sebagai buruh kontrak. Contoh lainnya adalah keputusan produsen Blackberry, Research in Motion Company (RIM) untuk membangun pabriknya di Malaysia, dengan alasan membutuhkan pekerja yang lebih profesional serta memiliki skill teknologi yang dibutuhkan. Padahal Indonesia mampu menyerap 4.000.000 produk Blackberry dalam setahun. Kasus ini membuktikan bahwa ketidaksiapan dalam menghadapi tuntutan skill industri multinasional membuat Indonesia hanya dijadikan sebagai negara berorientasi pada konsumsi, bukan sebagai negara yang memiliki orientasi produksi teknologi.

Ketika pabrik-pabrik berdiri di Indonesia, entah secara temporer atau permanen, pengangguran di Indonesia yang berkontribusi terbesar atau 60% dari total pengangguran di wilayah ASEAN hanya dapat menempati posisi sebagai buruh kontrak atau outsourcing. Ini merupakan sebuah ironi, ketika pemimpin negara dan pembuat kebijakan ekonomi menyambut MEA dengan tangan terbuka, ada berbagai aspek yang belum dipersiapkan secara matang seperti pasar bebas tenaga kerja yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil buruh terbesar di ASEAN, bukan sebagai negara penghasil tenaga kerja yang memiliki skill serta dapat bersaing dengan pekerja migran asal negara lainnya. Kondisi ini bukan hanya menimpa tenaga kerja yang ada di Indonesia, tapi juga tenaga kerja di Malaysia yang kini bernasib sama seperti buruh, bahkan diperlakukan dengan martabat yang lebih rendah dari pembantu rumah tangga.

Sebagai contoh adalah dalam bidang perbankan saat ini, jajaran eksekutif masih didominasi oleh expatriat atau pekerja asing.  Bukan hanya di dalam industri perbankan saja, namun dalam Industri teknologi, pengangguran yang terserap oleh lapangan kerja masih sebatas pada buruh kontrak yang dibatasi waktunya selama 1-2 tahun. Bahkan yang menarik adalah penelitian penulis ketika mengunjungi proyek Pembangkit Listrik baru di Tuban, kontraktor asal China bukan saja menempati posisi project planner tapi juga menempati hampir 90% posisi yang tersedia termasuk teknisi lapangan. Sehingga tenaga kerja Indonesia hanya ditempatkan sebagai security saja. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sistem tenaga kerja saat ini belum berpihak terhadap tenaga kerja di Indonesia yang jumlahnya melimpah namun tidak dilindungi dari pekerja-pekerja imigran. Selain itu dorongan dari pemerintah untuk mendirikan balai pelatihan tenaga kerja bagi buruh dan tenaga kerja tanpa skill dianggap bukan hal yang penting. Sehingga jenjang karir buruh sampai kapanpun tetap menjadi buruh, naikpun hanya sebagai mandor proyek. Jabatan-jabatan penting dan strategis masih didominasi pekerja asing dan hal ini dapat meningkat seiring diterapkannya MEA.

MEA merupakan suatu gagasan yang sangat baik dalam mendorong terciptanya regionalism development di kawasan ASEAN. Namun beberapa tantangan seperti lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia hanya akan menaikkan angka pengangguran itu sendiri, karena tidak berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya buruh yang tidak memiliki sertifikasi pendidikan seperti buruh-buruh yang didatangkan dari China, bahkan Vietnam yang tidak lebih baik tingkat kesejahteraan pekerjanya dari Indonesia. Akibatnya secara struktural MEA yang tidak dipersiapkan secara matang justru akan menjadi tantangan berat bagi pengambil kebijakan maupun bagi tenaga kerja Indonesia. Pada akhirnya lowongan tenaga kerja yang tersedia hanyalah buruh kontrak tanpa kejelasan jenjang karir dan jaminan sosial.

Bhima Yudhistira A.

Menteri Riset dan Pengembangan BEM KM UGM 2011