Oleh: Hamidulloh Ibda


Aktivis Bertopeng Proposal

Aktivis identik dengan pahlawan, pahlawan keadilan dan revolusi. Bisa dikatakan, aktivis adalah pendobrak kemajuan masyarakat, pejuang dari keterpurukan sosial. Namun, bagaimana ketika aktivis berulah di dunia birokrasi?. Tentu ada dua kemungkinan, kalau tidak tercemar ya terpelosok. Tercemar oleh lumpur kekuasaan dan terpelosok ke dalam dunia hitam.

Sindrom aktivis proposal, rupanya sudah mencemar ke berbagai kalangan. Dari aktivis mahasiswa sampai kalangan LSM. Secara sederhana, aktivis proposal adalah pegiat sosial yang menjadikan proposal untuk mendapatkan uang Negara. Sebab, proposal mejadi power teks yang bisa dipertanggung jawabkan dan terinci secara jelas. Hal ini menjadi langkah strategis sebagai pengeruk kekayaan Negara.

Ide aktivis mahasiswa tidak pernah habis, selama peradaban manusia masih berjalan disitulah ide mereka bermunculan. Meski aturan pemerintah diubah sedemikian rupa, tetapi aktivis tidak kehilangan akal. Pemerintah membentengi lahanya dengan ketat, aktivis mampu menggunakan alat pecungkil yang tidak kalah ilmiah.

Dewasa ini, yang terjadi di berbagai instansi adalah menjamurnya proposal. Setiap tahun, proposal masuk semakin bertambah. Di kantor gubernur, dalam waktu setahun bisa mencapai ribuan proposal yang masuk. Proposal masuk, kebanyakan agenda kegiatan kemahasiswaan, 90 % didominasi oleh aktifitas mahasiswa. Baik  organisasi intra kampus seperti HMJ, BEM, UKM, ataupun ekstra kampus seperti HMI, PMII, KAMMI, GMNI, dan LSM lainya.

Hampir setiap hari, ada mahasiswa yang berkunjung ke kantor Kesbang, kadang hanya memasukkan proposal, atau menanyakan dana turun. Belum lagi ke instansi lain, seperti Kantor Gubernur, DPRD, Dinas Sosial, Kantor Dekanat, Rektorat yang menjadi lahan empuk pengajuan proposal.

 

Strategi Aktivis Proposal

Bagi aktivis, memasukkan proposal kemudian menunggu turunya dana, sudah menjadi suatu hal yang wajar. Semakin hari, aktivis tergiur dan kecanduan dengan proyek proposalnya. Bagaimana tidak, hanya bermodalkan satu bendel proposal dan perincian dana di dalamnya dengan jelas, tinggal menunggu dana turun. Aktivis tidak repot lagi mengadakan demo untuk meminta dana. Cukup mengagedakan kegiatan dengan perangkat ilmiah, mahasiswa bisa merasakan manisnya dana Negara.

Sudah jelas, seluruh kegiatan organisasi berjalan lancar karena adanya proposal. Maka dari itu, jika suatu organisasi ingin mempunyai dana banyak, maka harus sering membuat dan memasukkan proposal. Kadang dana dari proposal tersebut masuk ke kas organisasi, tetapi tak jarang juga masuk ke kantong pribadi. Hal ini menjadi suatu hal wajar bagi aktivis mahasiswa sekarang.

Membuat proposal, merupakan pekerjaan mudah bagi seorang aktivis. Karena tinggal download dan copy paste dari internet, mereka bisa membuat proposal sesuai keinginan. Bahkan menurut pengakuan beberapa aktivis, dalam waktu satu malam mereka bisa membuat lima proposal dengan kegiatan, rincian dana, serta tujuan instansi berbeda.

Masih logis dan wajar, jika uang Negara digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang positif dan edukatif. Namun, bagaimana bila uang tersebut dinikmati oleh individu. Atau mengajukan proposal organisasi, tetapi hanya tipuan belaka, sebut saja proposal aspal “asli tapi palsu”. Proposal fiktif buatan aktivis mahasiswa, tidak asing ditemukan di berbagai instansi. Karena dari proposal tersebut mereka bisa mendapatkan uang Negara hanya bermodalkan satu bendel proposal.

Jika dihitung secara materi, proposal tersebut tidaklah seberapa. Hanya bermodalkan proposal, stampel, surat permohonan dana, perlengkapan organisasi yang dibutuhkan, sudah cukup untuk membuat dan mengajukan proposal tanpa tercurigai dari pihak instansi. Pemerintah tinggal meng-acc-kan proposal tanpa ada pengawalan intensif terhadap kegiatan yang diadakan pihak organisasi.

 

 

Pemerintah Harus Waspada

Lolosnya proposal aspal, tidak lepas dari minimnya kontrol dari pemerintah atau instansi yang menurunkan dana. Selama ini pemerintah jarang mengadakan koreksi terhadap proposal yang masuk. Selain itu juga tidak ada pengawalan terhadap kegiatan organisasi yang mendapatkan dana. Jadi, hal ini menjadi motivasi bagi aktivis untuk memainkan proposal di instansi.

Secara umum, pemerintah sudah memberi anggaran untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Namun, kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pemerintah hanya memberi anggaran dan meminta laporan pertanggung jawaban , tanpa adanya pengawalan ketat terhadap organisasi yang mendapatkan dana.

Berpijak dari itulah, pemerintah harus lebih selektif terhadap proposal yang masuk. Apalagi sampai menurunkan dana jutaan rupiah terhadap suatu organisasi. Jangan sampai hal ini menjadi gerbong potensial bagi aktivis proposal, untuk merampok uang Negara.

Diakui atau tidak, potensi menciptakan generasi koruptor terbuka lebar. Karena aktivis proposal merampok uang Negara dan merugikan masyarakat serta merusak citra dunia kemahasiswaan. Sudah cerdik, licik mereka menggunakan cara tidak sehat untuk menggarong kekayaan Negara ini. Bukankah begitu cara seorang koruptor menjalankan misinya. Semoga saja hal ini menjadi pelajaran bagi pemerintah, dengan bukti mengawal ketat segala kegiatan mahasiswa yang menggunakan proposal. []

 

Penulis:

Hamidulloh Ibda, email: h_ibda@yahoo.com, adalah pengurus Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan aktif di BPL HMI Cabang Semarang.