HMINEWS.COM

 Breaking News

Membingkai kembali debat tentang Islam di Perancis

December 03
00:02 2011

Bordeaux, Perancis – Mengapa ekspresi Islam di publik menjadi suatu masalah – tidak saja di Perancis, tetapi juga di banyak negara Eropa? Kemarin soal pembangunan menara masjid di Swiss; sebelumnya soal jilbab. Kini, tuntutan daging halal di kantin-kantin dan larangan salat di jalanan telah menambah rasa terkucil dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat Perancis.

Dalam konteks inilah laporan penelitian tentang Islam di kawasan suburban yang dihuni mayoritas Arab dipublikasikan Oktober lalu. Laporan berjudul “Suburban Republik” yang digarap oleh Gilles Kepel, pengamat politik Perancis yang membidangi Islam dan dunia Arab kontemporer, muncul beberapa bulan sebelum pemilu presiden Perancis, dan menghadapkan baik para politisi maupun Muslim pada berbagai tanggung jawab yang sifatnya timbal balik.

”Suburban Republik”, yang membahas berbagai isu tentang integrasi Muslim di Perancis sejak 1980-an, mencatat bahwa telah ada penguatan rasa keagamaan di daerah-daerah miskin. Peningkatan religiositas di daerah pinggiran ini sebagiannya adalah karena ketidakpekaan dan pengabaian dari para pejabat politik dan publik. Lantaran kebijakan pemisah-misahan perumahan yang dijalankan selama beberapa dasawarsa oleh pemerintah, bentukan kelompok kiri maupun kanan, maka misalnya, para imigran Muslim sering kali harus tinggal di komunitas yang homogen, alih-alih dalam komunitas yang heterogen.

Bila menyangkut kegagalan pendidikan di daerah-daerah ini (lebih dari 50 persen pelajar di kawasan pinggiran ini tidak tamat sekolah), siapa yang harus bertanggung jawab? Wajar bila dalam kesimpulan utamanya Kepel menyoroti pendidikan sebagai tantangan besar yang harus ditangani pemerintah.

Isu-isu sosio-ekonomi ini tentu memiliki dampak negatif pada Muslim yang bergumul dengan identitas mereka, dan membuat mereka merasa kalau menjadi Muslim itu mungkin sama dengan memilih terkucil dari masyarakat Perancis. Tetapi fenomena ini tidaklah hanya menyangkut identitas keagamaan; ini juga isu mengenai bagian dari kelas sosial yang kurang beruntung. Kepel menerangkan bahwa “penegasan identitas ini tidak semestinya dipahami terlalu harfiah; itu juga sebuah cara lain untuk menuntut integrasi dalam masyarakat, dan belum tentu merupakan cara untuk menolak integrasi.”

Ini tentu tidak membebaskan Muslim Perancis dari tanggung jawab mereka. Nyatanya, para tokoh keagamaan, intelektual dan kebudayaan Muslim memikul tanggung jawab untuk mengatasi sisi lain masalah ini. Ledakan ekspresi publik Islam belakangan ini bersifat tiba-tiba, sering kali tidak beraturan, berbasis identitas dan terkadang reaktif. Mayoritas tokoh Muslim perlu menyadari tingkat keresahan yang telah ditimbulkannya dalam masyarakat sekuler, seperti di Perancis.

Satu hal yang pasti: setiap orang sepakat atas nilai-nilai republik Perancis. Isu-isu yang dipersoalkan sangatlah bersifat teknis dan etis. Saya mengajukan dua prinsip yang mungkin bisa membantu kita, mengikuti hukum yang ada, untuk menemukan solusi etis-teknis yang bisa berjalan. Etika wacana (discourse ethics) adalah sebuah konsep yang awalnya digagas oleh sosiolog dan filsuf Jerman, Jürgen Habermas, yang menurutnya saling pengertian merupakan produk debat dan diskusi. Selain itu, akomodasi wajar (reasonable accommodation), sebuah konsep hukum yang diciptakan oleh orang Kanada untuk memungkinkan akomodasi bila dimungkinkan demi menghindarkan diskriminasi terhadap minoritas, juga bisa memberi kerangka umum penyelesaian masalah integrasi yang telah menjadi isu sosial yang besar.

Ambil contoh tentang Muslim yang menjalankan salat di jalanan. Larangan salat di jalanan September lalu menjadi berita utama media. Solusi dari masalah yang melibatkan persepsi adanya pengambilalihan ruang publik ini sangatlah sederhana dan bisa diselesaikan lewat prinsip akomodasi wajar. Yaitu, karena salat Jumat cukup singkat, seorang walikota bisa, misalnya, menyewa ruangan untuk mereka yang mau menunaikannya selama beberapa jam, sambil menunggu pembelian fasilitas mereka sendiri.

Di tengah tidak adanya solusi lain, dan untuk mengakomodasi kebutuhan kaum mukmin, jamaah bisa pula menggelar dua atau tiga kali layanan salat Jumat, daripada cuma satu dan membuat orang tumpah-ruah ke jalanan. Opsi pengaturan ini mungkin.

Dengan sedikit kemauan baik dan akal sehat, solusi selalu bisa ditemukan, karena ideologi, politik dan fanatisisme tidaklah menyatu. Kuncinya adalah hasrat untuk hidup bersama dengan rasa menghormati dan persaudaraan – semboyan nasional Perancis.

###

* Tareq Oubrou ialah Direktur Masjid Bordeaux dan Presiden Perhimpunan Imam Masjid Perancis. Untuk informasi lebih banyak tentang isu kohesi sosial di Perancis, kunjungi: www.banlieue-de-la-republique.fr dan www.institutmontaigne.org.

Artikel ini ditulis untuk HMINEWS oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews).

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.