HMINEWS.Com, Jakarta – Sudah 18 hari aksi jahit mulut masyarakat Pulau Padang Kabupaten Meranti berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan Jakarta. Namun tidak ada tanggapan nyata terhadap aksi tersebut dari wakil rakyat.

Warga berharap dukungan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka agar lebih didengar. Karena, menurut koordinator aksi, hingga saat ini belum ada gerakan mahasiswa yang peduli dan bergabung dengan mereka.

“Seharusnya HMI bikin tenda di sini, PMII di sini (sambil menunjuk tempat yang kosong di antara tenda-tenda warga),” kata koordinator aksi, Binbin Firman Tresnadi kepada HMINEWS.Com, Kamis (29/12).

Para pemrotes dan peserta jahit mulut berkemah di depan gerbang DPR/MPR siang malam, kepanasan dan kehujanan dalam tenda-tenda dan sudah 10 orang masuk rumah sakit.

“Pertama 7 orang masuk rumah sakit, sudah keluar, masuk lagi 2. Kemudian keluar, ada lagi 1 orang masuk rumah sakit,” lanjutnya.

Peserta aksi tidak hanya berasal dari Pulau Padang, namun juga dari Lampung dan Jambi. Namun mereka sudah pulang karena tuntutan telah terpenuhi, sedangkan warga Pulau Padang bertekad akan bertahan sampai tuntutak dikabulkan.

Untuk mengundang kaum muda dan mahasiswa, warga menyediakan waktu untuk orasi setiap malamnya mulai pukul 19.00 WIB.

Koordinator Serikat Tani Nasional, Yoris, menyatakan aksi tersebut sengaja dipindahkan dari titik konflik (di Pulau Padang) ke titik politis (DPR/MPR) untuk menghindari konflik horisontal dan demi efektivitas.

Banyaknya sengketa agraria di seluruh pelosok Indonesia, lanjutnya, dipicu dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah lebih berpihak pada perusahaan-perusahaan, yang mayoritas merupakan swasta asing, dan mengabaikan hak serta pencaharian penduduk.

Akibatnya pun sudah bisa dilihat sebagaimana kasus Mesuji, Bima dan kasus-kasus sebelumnya di berbagai daerah.  Solusinya adalah pemerintah harus melibatkan masyarakat menentukan seperti apa sebaiknya pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya, serta menyelesaikan semua sengketa tersebut dengan bijak.

Puluhan warga tersebut berangkat dari Pulau Padang secara swadaya, dengan iuran Rp1000/orang dari 3000-an warga, dan terkumpul Rp30juta untuk rencana bertahan hingga 3 bulan sampai tujuan tercapai. Menurutnya banyak warga Jakarta yang membantu mereka dalam hal konsumsi dan kesehatan.

Malam Kamis Kapolda memanggil mereka dan meminta mereka pulang, namun mereka bersikukuh tetap bertahan. (Fathur)