David Kode

Johannesburg, Afrika Selatan – Kebangkitan Arab, dengan pergolakannya yang menginspirasi dan pemilunya yang bersejarah (yang belum lama ini berlangsung di Tunisia dan Mesir), telah dipandang oleh orang di negara-negara Afrika lainnya sebagai sebuah model bagaimana mendorong perubahan. Sejauh ini, hal tersebut telah memicu munculnya tuntutan publik atas reformasi serupa di beberapa negara Afrika, seperti Senegal, Malawi, Uganda dan Swaziland.

Pada saat yang sama, pemerintah negara-negara Afrika tengah menjadi semakin cemas dengan kemungkinan adanya pengaruh revolusi di Afrika Utara terhadap negara mereka. tidak lama setelah pergolakan di Tunisia dan Mesir, misalnya, pemerintah Zimbabwe menangkap hampir 45 aktivis dan awalnya mendakwa mereka dengan tuduhan subversi lantaran menyaksikan video mengenai revolusi di Mesir dan mendiskusikan implikasinya bagi orang Afrika. Hal serupa juga telah terjadi di Malawi, Gabon, Uganda dan negara-negara Afrika yang lain.

Ada sebuah pelajaran yang jelas: tidak peduli seberapa represif, suatu rezim bisa digulingkan oleh rakyat.

Pelajaran lain dari pergolakan Arab bagi Afrika adalah bahwa orang-orang dari berbagai afiliasi politik dan agama yang berbeda bisa bersatu untuk sebuah tujuan bersama: menuntut reformasi yang sangat dibutuhkan. Para penguasa baru bisa meniru kerjasama seperti itu di tingkat nasional dengan menciptakan pemerintahan yang melibatkan warga dari berbagai ranah yang berbeda demi memperbaiki kerjasama, akuntabilitas dan cara bagaimana pemimpin masa depan dipilih.

Saat Zimbabwe kian mendekat ke pemilu mendatang, kita melihat meningkatnya tindakan represif terhadap masyarakat sipil, para aktivis HAM dan orang-orang yang berafiliasi dengan oposisi. tetapi pemilu juga menghadirkan sebuah peluang bagi warganegara untuk menentukan siapa yang mesti memimpin Zimbabwe lewat kotak suara, alih-alih lewat aksi jalanan yang diwarnai kekerasan. Pemilu yang bebas, jurdil dan transparan bisa menjadi pengganti kekerasan dan memuluskan transisi menuju tata politik baru.

Yang sangat jelas dari berbagai pergolakan di Libya, Mesir dan Tunisia adalah bahwa lengsernya para pemimpin yang dulunya dipandang “tidak terkalahkan” menghadirkan berbagai peluang dan tantangan unik. Peluang terlihat dalam ruang demokratis yang baru saja terbuka, setelah dalam beberapa dasawarsa masyarakat sipil bekerja dalam lingkungan yang mengekang di mana pemilu, bila dilaksanakan, hanya merupakan sebuah tameng untuk melegitimasi rezim yang berkuasa. Tantangan itu meliputi: pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat revolusi, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, dan pencegahan masuknya aktor-aktor yang tidak diinginkan ke gelanggang politik yang baru terbuka – termasuk militer atau mereka yang memiliki agenda terselubung.

Seperti terlihat dalam Musim Semi Arab, media sosial dan kesadaran kolektif bahwa reformasi demokrasi dan politik telah cukup terlambat, menghadirkan peluang nyata bagi kemitraan bersama pemerintah-warganegara.
Namun saat perubahan terjadi, kita harus waspada untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu di Afrika. Kita tidak boleh lupa tentang para penguasa baru yang menggantikan penguasa lama dan segera lupa akan hikayat nasihat dari saudara-saudara mereka sebangsa, dan sekarang pun tidak ada bedanya dengan rezim-rezim yang mereka gulingkan.

Bila kita renungkan, kinilah saatnya kita mengupayakan model tata pemerintahan yang sepenuhnya baru. Ini akan mencakup pemberdayaan warganegara dan pemberian tanggung jawab yang lebih banyak kepada mereka – dengan menggunakan sebuah model di mana pemerintah dan masyarakat sipil bertindak sebagai mitra, yang masing-masing membuat yang lainnya bertanggung jawab. Toh, aspek yang patut dipuji dari perjuangan rakyat Mesir adalah bahwa, di tengah kekacauan revolusi, keamanan dan beberapa layanan dasar terus diberikan kepada warga oleh warga yang lain.

Musim Semi Arab telah menggambarkan secara jelas perlunya pergeseran paradigma di mana kekuasaan didesentralisasikan dan warganegara dibolehkan berpartisipasi secara aktif untuk memahat nasib hidup mereka.
###

* David Kode ialah pengamat kebijakan di jejaring masyarakat sipil internasional CIVICUS.

Artikel ini  kerjasama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).